Sindir Demokrasi Poco-poco, PDIP Kritik Wacana Pilkada Tak Langsung

11 Jan 2026, 14:57 WIB

Amir Faisol

Kader muda PDIP bicara pilkada tak langsung, sindir demokrasi poco-poco. (dok. PDIP).

Intinya sih...

Megawati memberi sinyal kuat soal wacana pilkada tidak langsung.
PDIP menilai pilkada bukan perkara memenangkan kursi.
Ganjar tegaskan PDIP dukung Pilkada Langsung.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – PDIP mengkritik wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Kader muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menilai alasan menekan politik uang (money politic) bukan berarti dijadikan pembenaran untuk merampas kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Menurutnya, persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus mengamputasi hak pilih masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Syaeful Mujab dalam konferensi pers Rakernas I PDIP, di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," kata dia.

1. Megawati disebut beri sinyal kuat soal wacana pilkada tidak langsung

ilustrasi pilkada (IDN Times)

Ia menekankan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat terkait posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.

"Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, 'Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?'. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," kata Mantan Ketua BEM UI itu.

Ia menilai, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.

2. PDIP menilai pilkada bukan perkara memenangkan kursi

Ilustrasi Pilkada 2024. (Dok. IDN Times)

Sementara itu, kader muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.

"Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai," ujar Seno.

Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah.

"Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,"kata dia.

3. Ganjar tegaskan PDIP dukung Pilkada Langsung

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP 2026 adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang digulirkan sejumlah pihak. Menurutnya, sikap PDIP jelas ingin agar pilkada oleh rakyat.

"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," ujar Ganjar di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Ganjar mengatakan, Indonesia pernah mengalami kepala daerah dipilih DPRD. Namun, hal itu berubah ketika reformasi.

"Era Pak SBY kemudian membuat Perpu, dan kemudian diberlakukan undang-undang, langsung. Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu," ujarnya.