Siswi Tak Pakai Ciput Dibotaki, Komnas Perempuan: Coreng Pendidikan

Imam mengatakan, perlu ada pemahaman jika tindakan yang dilakukan guru berinisial EN itu berkait langsung dengan kebijakan daerah yang diskriminatif. Salah satunya adalah mengenai kewajiban busana dengan simbol agama, berdasarkan pemahaman tertentu ke lembaga pendidikan. 

Dia mengatakan, perempuan menjadi target dan menyebabkan kerugian yang tidak proporsional berbasis gender. Imam menjelaskan, sejak 1999 masih ada 73 dari 114 kebijakan daerah tentang kewajiban busana yang masih berlaku hingga saat ini.

Guna mencegah kasus seperti itu terulang, Komnas Perempuan memberi rekomendasi yakni pertama, memastikan adanya pertanggungjawaban pada individu pelaku maupun institusi pendidikan terkait. Kedua, menjadikan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai rujukan untuk mencegah kasus berulang. 

Guna pencegahan yang komprehensif, Komnas perempuan juga mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan setempat untuk segera mencabut kebijakan yang dianggap diskriminatif. Khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pengenaan jilbab. 

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan lembaga pendidikan menjadi ruang yang ramah dalam menghargai keberagaman dan bebas kekerasan, termasuk keberagaman dalam memaknai simbol-simbol kesalehan,” kata Imam.

Komnas Perempuan juga meminta dinas pendidikan dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA), untuk memberikan pemulihan trauma pada para siswi yang menjadi korban penggundulan itu. Pemulihan juga diharap bisa menjangkau siswi yang mengalami perundungan lainnya.

Perlu ada kegiatan-kegiatan pembinaan untuk mencegah tindakan kekerasan dan diskriminatif atas nama agama, yang terjadi kembali di lingkungan pendidikan.

Perlu diketahui EN, guru SMP Negeri 1 Sukodadi yang menggunduli 19 siswi kelas IX, akhirnya di-non-job-kan. Dia kini tidak lagi mengajar dan ditarik menjadi staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.