Sjafrie Sebut TNI Punya Perwira yang Layak Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza

Lebih lanjut, Sjafrie menjelaskan alasan Indonesia memilih mengirimkan 8.000 anggota TNI ke Gaza di bawah payung International Stabilization Force (ISF). Padahal, semula Presiden Prabowo Subianto lantang menyebut di forum internasional, Indonesia akan mengirimkan 20 ribu pasukan ke Gaza, Palestina. Namun, pada kenyataannya, negara-negara anggota lain di dalam Board of Peace (BoP) hanya mengirimkan ratusan personel militer ke Gaza.

"Jadi, negara-negara lain cuma ngirim berapa ratus (pasukan). Tapi, yang paling penting bahwa kalau situasi dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan," ujar Sjafrie di kantor Kemhan.

Ia menambahkan, jumlah personel yang dikirim ke Gaza akan bertahap. Ketika ditanyakan berapa personel yang akan dikirim di tahap pertama, Sjafrie minta hal tersebut ditanyakan ke Panglima TNI.

"Soal berapa personel yang akan dikirim, itu urusannya dengan Panglima TNI ya. Karena dia yang mengetahui tahapan operasional," tutur dia.

Lebih lanjut, Sjafrie memastikan ketika tiba waktunya pengiriman pasukan ke Gaza, maka pemerintah akan memegang teguh untuk mendahulukan kepentingan nasional yaitu amanat dari konstitusi dan melindungi tumpah darah Indonesia.

"Jadi, kalau kami memberangkatkan pasukan untuk tugas-tugas internasional seperti apa yang tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), ini juga kita harus perhatikan betul yang menyangkut dengan tugas kemanusiaan," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Ia menambahkan, tugas yang dilaksanakan TNI tidak hanya menghadapi suatu konflik. Tetapi juga tugas-tugas kemanusiaan.

Sjafrie pun menyebut, Prabowo sudah memberikan instruksi kepada Kemhan untuk menyiapkan pasukan. "Kami siap untuk berangkat. Kini menunggu perkembangan dari BoP," tutur dia.

Ia mengaku belum bisa memastikan kapan pasukan TNI di bawah payung ISF akan dikerahkan lantaran dinamika di BoP masih tinggi.

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengaku heran dengan penetapan kepemimpinan di International Stabilization Force (ISF). Sebab, AS menahbiskan diri sebagai komandan ISF tapi tidak ikut berkontribusi mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina. Sedangkan Indonesia yang berencana mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza hanya didapuk sebagai wakil komandan bidang operasi.

"Ini bahaya. Panglimanya (ISF) dari Amerika Serikat dan kita telah menetapkan caveat nasional. Ketika kita mengirimkan pasukan ke sana, komandonya sudah bukan lagi di Pemerintah Indonesia tapi di jenderal AS itu. Padahal, jenderal AS itu gak punya pasukan dari negaranya sendiri," ujar Hikmahanto ketika dihubungi pada Rabu (25/2/2026).

Komandan ISF diketahui merupakan jenderal bintang dua yakni Mayjen Jasper Jeffers. Selain Indonesia, ada empat negara lain yang turut mengirimkan pasukan yakni Kosovo, Albania, Kazakhstan, dan Maroko. Ada pula Yordania dan Mesir yang siap untuk melatih personel polisi asal Palestina.

Ia mengingatkan konsekuensi didapuk sebagai wakil komandan ISF juga mengharuskan perwira tinggi TNI menjalankan mandat yang tertulis di piagam Board of Peace (BoP). Ada dua mandat yang tertuang di piagam BoP yakni pelucutan senjata dan demiliterisasi.

"Katakan lah jenderal AS itu memilih mundur maka yang naik wakil komandan. Itu berarti perwira tinggi di TNI itu yang akan menguasai seluruh pasukan dan bertugas melakukan dua mandat di BoP tadi," tutur dia.

Lebih lanjut sebagai Wakil Komandan ISF, kata Hikmahanto, personel TNI tidak hanya bisa digerakan di sektor lima atau Raffah saja. Mereka dapat bergerak ke empat sektor lainnya.

"Bila itu yang terjadi maka berpotensi pasukan TNI berhadapan dengan kelompok Hamas. Sementara, Hamas sudah bilang pasukan internasional hanya boleh berada di wilayah perbatasan yang memisahkan antara Gaza dengan Israel," ujar mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) itu.