Menlu Sugiono: RI Tak Wajib Bayar Iuran BoP, Kontribusi Tak Harus Uang
- Menlu Sugiono menegaskan Indonesia belum membayar iuran Board of Peace (BoP) senilai 1 miliar dolar AS karena kontribusi keanggotaan tidak bersifat wajib kecuali untuk status anggota permanen.
- Kontribusi negara anggota BoP bisa berupa uang, pasukan, atau bantuan individu; Indonesia mengirim 8.000 personel dan dipercaya sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF).
- Indonesia menolak melakukan pelucutan senjata Hamas dan fokus pada perlindungan warga sipil serta misi kemanusiaan di Gaza sesuai aturan keterlibatan pasukan ISF.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BoP) yang diadakan pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia belum membayar kontribusi sebagai anggota. Bahkan, Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut iuran keanggotaan di dalam BoP tidak bersifat wajib. Kecuali Indonesia hendak menjadi anggota permanen dari BoP bentukan Presiden Donald Trump tersebut.
"Belum, belum (membayar iuran BoP)," ujar Sugiono di Washington DC, Amerika Serikat seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (21/2/2026).
"Dari awal saya bilang (dana senilai 1 miliar Dollar AS) bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah menjadi anggota, gak perlu membayar juga gak apa-apa. Tapi, kalau kita mau jadi anggota permanen (BoP) ada kontribusi 1 miliar Dollar AS," imbuhnya.
Ia pun kembali menegaskan meski hingga saat ini Indonesia belum membayar iuran senilai 1 miliar Dollar AS, Indonesia masih menjadi anggota Dewan Perdamaian untuk Gaza. Sebelumnya, Trump mengumumkan di KTT perdana sudah ada sejumlah negara yang berkomitmen untuk membayarkan uang kontribusi dengan nilai mencapai 7 miliar Dollar AS atau setara Rp118 triliun.
Negara-negara yang membayarkan iuran yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Mereka semua menawarkan diri membayar iuran sebagai biaya pemulihan Gaza, Palestina.
1. Kontribusi yang diberikan oleh negara anggota tidak selalu berupa uang
Lebih lanjut, kata Sugiono kontribusi yang dibayarkan oleh negara anggota BoP tidak melulu harus dalam bentuk uang tunai. Ada pula kontribusi yang dapat ditunjukkan lewat pengiriman pasukan ke Gaza melalui mekanisme International Stabilization Force (ISF).
"Ada (kontribusinya) uang, pasukan (ISF), ada juga kontribusi orang per orang yang mengirim lewat rekening di World Bank kemarin," kata Sugiono.
Selain sembilan negara yang sudah menawarkan diri akan membayar iuran BoP, Negeri Paman Sam juga menyiapkan dana senilai 10 miliar Dollar AS atau setara Rp168,6 triliun. Namun, Trump tidak menjelaskan ke mana uang itu akan didonasikan. Sementara, Trump pernah menyebut untuk pembangunan kembali Gaza membutuhkan biaya hingga 70 miliar Dollar AS atau setara Rp1.180 triliun.
2. Indonesia dijadikan wakil komandan ISF karena kirim pasukan terbanyak
Ia juga menjelaskan di dalam misi ISF, posisi komandan dipegang oleh Amerika Serikat yakni Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Sedangkan, Indonesia diberikan posisi wakil komandan ISF lantaran mengirimkan pasukan terbanyak yakni 8.000 personel. Prabowo pun menyampaikan jumlah pasukan yang dikirim bisa lebih bila dibutuhkan.
"Ada tiga wakil komandan ISF, salah satunya wakil komandan bidang operasi. Karena pasukan dari Indonesia merupakan yang terbanyak di sana, maka wakil komandan di bidang operasi yang dipercayakan kepada Indonesia merupakan suatu penghormatan," katanya.
Ia menambahkan dengan memegang posisi sebagai Wakil Komandan ISF maka Indonesia bisa mewujudkan tujuan awal pengiriman personel TNI ke Gaza. Ketika ditanyakan mengenai di mana wilayah operasi pasukan ISF asal Indonesia, Sugiono menjawab hal itu belum ditentukan.
"Detailnya belum, tapi diperkirakan akan ada lima sektor. Diperkirakan pasukan yang ada di sana mencapai 20 ribu, bisa jadi lebih. Secepatnya mereka akan menyiapkan timeline (pengiriman pasukan)," tutur dia.
3. Indonesia menolak melakukan pelucutan senjata Hamas
Sugiono juga menegaskan dengan menjadi anggota BoP dan dijadikan Wakil Komandan ISF maka Indonesia dapat mengedepankan kepentingan nasionalnya. Salah satunya personel TNI di ISF menolak untuk melakukan operasi militer dan demiliterisasi atau pelucutan senjata milik kelompok Hamas.
"Yang kami lakukan adalah menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak, lalu terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana (Gaza). Ada pula rule of engagement yang dapat dilakukan sebagai pasukan, apabila dalam rangka mempertahankan diri," kata Sugiono.
