Soal Ancaman Terorisme 22 Mei, Bawaslu Pastikan Situasi Kondusif

Fritz menjelaskan, sejauh ini Bawaslu tak menerima ancaman apa pun. Menurut dia, Bawaslu selama ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terkait permintaan penambahan personel pada 22 Mei, Fritz mengaku belum tahu.

"Itu saya tidak tahu karena yang sering detail itu Pak Ketua. Tetapi, sepanjang yang saya tahu, secara keamanan saya yakin TNI dan Polri bisa melihat dan memberikan hal-hal yang seharusnya dilakukan, sehingga tanggal 22 atau 23 atau 21 atau mulai hari ini akan baik-baik saja," ungkap Fritz.

Terkait kemungkinan hasil rekapitulasi dipercepat, Fritz menjelaskan, masih ada 4 provinsi lagi yang akan direkap. Kemungkinan besok, Senin (20/5), bisa diselesaikan.

"Berdasarkan pengalaman rekapitulasi terakhir, 4 rekapitulasi dapat diselesaikan dalam waktu satu hari dan saya rasa mungkin besok kita bisa langsung penetapan, mungkin. Tapi kan tergantung, melihat situasi dan bagaimana proses saat rekapitulasi nanti berlangsung," kata Fritz.

Fritz juga menyarankan peserta pemilu untuk mengikuti aturan konstitusi yang ada. Peserta pemilu bisa maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu jika menemukan persoalan terkait rekapitulasi.

"Setiap peserta pemilu memiliki hak untuk dapat memperjuangkan haknya apabila ada persoalan-persoalan rekapitulasi yang tidak sesuai. Bisa ke Bawaslu, bisa ke MK, atau juga bisa pada saat rekapitulasi di KPU," ungkap Fritz.

Menurut dia, undang-undang telah memberikan berbagai cara konstitusional kepada semua peserta pemilu. Bila ada yang tidak puas terhadap proses rekapitulasi, dapat mengajukan ke Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran administrasi ataupun sengketa hasil suara.

Hingga saat ini, proses rekapitulasi tingkat nasional masih berlangsung di KPU. Rapat pleno digelar mulai pukul 13.00 WIB. Rekapitulasi untuk keseluruhan provinsi dan satu PPLN yang masih belum direkapitulasi, meliputi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku, Riau, Papua, dan PPLN Kuala Lumpur.