Soal e-KTP WNA, TKN: KPU Harus Usut Otak Pembuat Gaduh Pemilu
Jakarta, IDN Times - Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy, mengomentari soal Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurutnya, sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi sasaran dari berita-berita hoaks itu. Sebab, bila isu-isu kekeliruan terus digulirkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu akan semakin berkurang.
1. KPU harus usut tuntas otak di balik oknum yang membuat gaduh Pemilu
Lukman menjelaskan, terkait dalang-dalang yang bisa menyebabkan ricuh pada Pemilu, seharusnya KPU mengusut tuntas hal itu. Karena menurutnya, KPU harus mencari otak di balik kegaduhan Pemilu, agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu tidak hilang.
"Sasarannya tentu adalah kepada pelaksana penyelenggara Pemilu, KPU dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga kalau misalnya isu itu terus bergulir, bergulir, bergulir, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu," kata Lukman di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).
2. Kepercayaan masyarakat pada penyelenggara Pemilu berkurang mengakibatkan bencana bagi demokrasi Indonesia
Lebih lanjut, Lukman mengatakan, apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi pada penyelenggara Pemilu, maka itu adalah bencana bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini ia mengungkapkan karena selama ini Indonesia telah berupaya untuk membuat penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen.
"Pasca-Reformasi, penyelenggara Pemilu itu adalah lembaga indepen. Lepas dari kekuasaan mana pun, tidak terpengaruh dengan eksekutif," jelas Lukman.
3. TKN merasa ada beberapa pihak yang ingin menghilangkan rasa percaya masyarakat kepada KPU
Setelah adanya upaya membuat penyelenggara Pemilu sebagai lembaga independen, akhir-akhir ini Lukman merasa bahwa ada beberapa pihak yang ingin membuat masyarakat untuk tidak percaya lagi pada penyelenggara Pemilu. Itu akan berdampak pada hasil di 17 April mendatang.
"Akhir-akhir ini ada sebuah kekuatan yang mendesain agar masyarakat semakin lama semakin tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu. Yang pada akhirnya tentu adalah mendorong masyarakat tidak percaya terhadap hasil Pemilu tanggal 17 april 2019 ini," terang dia.
4. TKN sesalkan BPN yang ikut menyebarkan isu hoaks tentang Pemilu
Lalu, Lukman pun menyinggung tentang kubu 02 yang ikut menggoreng isu hoaks tentang pelaksanaan Pemilu. Dia pun menyayangkan hal itu.
"Kami menyesalkan itu diviralkan. Karena memviralkan barang hoaks, khususnya soal e-KTP ini atau KTP orang asing ini bagi kami adalah bagian dari upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu yang sasaran akhirnya adalah untuk meragukan hasil Pemilu," jelasnya.