Soal Isu Natuna, Prabowo Ingin Cari Solusi yang Baik dengan Tiongkok

Menurut Retno, berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Jumat kemarin telah disepakati akan dilakukan kembali patroli di ZEEI Perairan Natuna. Tujuannya agar bisa mengusir kapal penangkap ikan dari Tiongkok. Mereka tetap menangkap ikan di area tersebut lantaran mengira ZEEI Perairan Natuna masuk ke dalam garis putus-putus atau nine dash line yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok. 

Wilayah yang berada di dalam nine dash line itu diklaim ada dalam kekuasaan Tiongkok. Padahal, nine dash line dibuat sendiri oleh Tiongkok dan diklaim sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 jelas menolak nine dash line tersebut. 

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ujar perempuan pertama yang menjadi Menlu itu. 

Retno menyebut Tiongkok seharusnya mematuhi aturan yang ada di dalam UNCLOS 1982, karena mereka ikut menandatangani konvensi tersebut. 

Sementara, staf khusus Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengklarifikasi pernyataan bosnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Jumat malam. Menurutnya, pernyataan Prabowo tetap sejalan dengan narasi yang disampaikan oleh Menkopolhukam dan Menlu. 

Dahnil menjelaskan sikap damai yang dimaksud Prabowo bukan berarti tak bisa bertindak tegas dan inferior. 

"Langkah damai yang dipilih oleh Menhan Prabowo menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik pada Jumat siang di Kemenkopolhukam dengan 4 sikap dan langkah #Menhan," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis pada Jumat malam kemarin. 

Langkah damai yang ditempuh oleh Indonesia antara lain, ia melanjutkan, pertama, Tiongkok telah melanggar ZEE Indonesia dan menolak klaim Tiongkok terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum. 

"Kedua, juga menolak klaim atasa penguasaan LCS (kita gunakan istilah Laut Natuna Utara) atas dasar Nine Dash Line #Menhan. Ketiga, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh TNI secara intensif," tutur dia. 

Poin keempat yakni meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI atas Laut Natuna. 

"Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya lagi. 

Di sisi lain, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga dikritik. Usai menemui Menhan Prabowo di kantornya, Luhut meminta kepada publik agar isu pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan Tiongkok di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan. 

"Sebenarnya gak usah dibesar-besarin lah kalau soal kehadiran (coast guard Tiongkok dan kapal nelayan) itu," ujar Luhut pada Jumat sore kemarin. 

Menurutnya, daripada meributkan isu itu, RI turut melakukan koreksi ke dalam. Kapal-kapal asal Tiongkok itu bisa masuk ke Perairan Natuna karena Indonesia kurang mampu mengawasi wilayah ZEEnya. 

"Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu. Sekarang, memang coast guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," tutur dia. 

Ia yakin apabila ada pasukan penjaga perbatasan Indonesia yang berpatroli, kapal Tiongkok tidak akan berani melakukan pelanggaran. 

"Jadi, kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal tapi belum cukup," katanya lagi. 

Pernyataan Luhut selanjutnya membuat publik mengernyitkan dahi. Sebab, dengan tidak ribut-ribut maka hubungan ekonomi dengan Tiongkok tetap aman. Apalagi Negeri Tirai Bambu banyak mengucurkan duit dan berinvestasi di Indonesia. 

"Ya makanya (supaya tidak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," ungkapnya. 

Gimana, pendapat kalian, guys mengenai isu pelanggaran kedaulatan di Perairan Natuna ini?