Soal Isu Rohingya, Cak Imin: Harus Utamakan Kepentingan Rakyat Dulu

03 Jan 2024, 12:50 WIB

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. (Dokumentasi tim media AMIN)

Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah menggandeng Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mengatasi isu gelombang pengungsi Rohingya.

Lembaga itu harus diminta untuk menjembatani penanganan pengungsi yang kini tersebar di beberapa provinsi. Hingga November 2023, total sudah ada 1.543 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

"Tapi, kita tetap memprioritaskan kepentingan rakyat kita dulu. Sehingga kalau ada konflik antara rakyat dengan pengungsi, maka kita harus utamakan kepentingan rakyat kita. Sekaligus tidak ada bentrok," ujar Muhaimin di Bandung, Rabu (3/1/2024).

Pernyataan Cak Imin ini berbeda dengan sikap yang disampaikan, pasangannya, Anies Baswedan. Anies justru menyarankan agar disiapkan tempat khusus bagi para pengungsi Rohingya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Karena ketika mereka digabungkan, muncul problem. Dari pengalaman kami di Jakarta, ketika pengungsi tinggal bersamaan dengan warga di Jakarta muncul konflik horizontal, karena itulah ketika kita memiliki Pulau Galang, di tempat itu manusia-manusia perahu dari Vietnam ditampung," ujar Anies di program 'Desak Anies' pada akhir Desember 2023 di Jakarta.

1. Anies dorong pemerintah siapkan tempat semi permanen untuk tampung pengungsi

Capres Anies Baswedan ketika di program Desak Anies Pontianak pada 26 Desember 2023. (Dokumentasi tim media AMIN)

Lebih lanjut, Anies juga mendorong pemerintah menyediakan tempat semi permanen untuk menampung para pengungsi di masa depan.

"Karena peristiwa-peristiwa seperti ini akan berulang terjadi. Ketika berulang-ulang terjadi, kita harus siap mengantisipasi. Secara anggaran memungkinkan (untuk membuat tempat semi permanen). Hanya ada kemauan atau tidak," kata mantan Menteri Pendidikan itu.

Ia kemudian mengisahkan, ketika memimpin DKI Jakarta, ia pernah memiliki pengalaman menampung pengungsi. Pemprov DKI Jakarta menampung banyak pengungsi dari Afganistan sebagai peran ikut serta menjaga perdamaian dunia.

"Dan sebagai warga dunia, kita ambil tanggung jawab. Ketika ada orang datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan, karena mereka adalah sesama manusia yang kita ada tanggungjawabnya," tutur dia lagi.

2. Menko Mahfud sebut tempat penampungan sementara sudah penuh

Mahfud MD saat di Ponpes Buduran Sidoarjo. Dokumentasi Istimewa

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pernah mengatakan, pemerintah masih terus mencari tempat penampungan sementara bagi pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Tanah Air. Ia mengakui, tidak mudah menemukan tempat penampungan untuk mereka. Sebab, beberapa tempat yang biasanya dijadikan lokasi penampungan sudah penuh.

"Saat ini (pengungsi Rohingya) sudah ditampung sementara. Tapi, yang lebih sementara, sementaranya mungkin agak menengah ini masih dibicarakan. Dicari tempatnya, biaya dan sebagainya," ujar Mahfud ketika berada di Ciawi, Bogor, pada 20 Desember 2023 lalu.

"Tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat itu sudah penuh. Karena pengungsi Rohingya terus bertambah," tutur dia lagi.

Padahal, mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. Mayoritas dari mereka ingin berlayar ke Malaysia.

Situasi bertambah rumit lantaran para pengungsi Rohingya justru dimanfaatkan oleh kelompok pelaku perdagangan orang untuk mengais keuntungan finansial.

Mahfud mengatakan, gelombang pengungsi Rohingya juga diwarnai adanya kelompok mafia yang diduga mengorganisir agar mereka masuk ke Indonesia. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, salah satu anggota mafia sudah berhasil ditangkap.

"Mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sudah ditangkap. Jadi, mereka sengaja mengajak ke sini. Nanti, dikirim ke mana-mana. Bisa dijadikan pekerja ilegal atau yang lain. Dilarikan dulu ke Indonesia karena tahu orang Indonesia baik-baik, jadi pasti ditampung. Tapi, sekarang kondisinya sudah penuh," kata dia.

Ia menambahkan, warga lokal sudah mulai menolak sehingga pemerintah tak lagi membangun tempat penampungan sementara. Salah satu penolakan muncul di Aceh.

"Tapi, demi kemanusiaan pasti ditolong," tutur dia lagi.

3. Ratusan pengungsi Rohingya yang diusir mahasiswa ditampung di tempat sementara

Mahasiswa bersama polisi membantu menaikan sejumlah imigran etnis Rohingya ke truk saat berlangsung pemindahan paksa di penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Meski begitu, pemerintah terpaksa menyediakan tempat penampungan sementara bagi ratusan pengungsi Rohingya yang diusir oleh mahasiswa. Dalam aksi protes terhadap keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh pada 27 Desember 2023 lalu, para mahasiswa meminta agar mereka tidak lagi mengungsi di gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA).

Alhasil, sebanyak 137 pengungsi Rohingya kini sudah dipindahkan ke dua lokasi baru penampungan sementara. Sebagian pengungsi dibawa ke Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh. Sisanya, dipindahkan sementara waktu ke Gedung Yayasan Aceh.

"Hari ini saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi Rohingya itu ditempatkan di lokasi yang aman. Satu, (sebagian) ditempatkan di gedung PMI. Sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasan Aceh," ujar Mahfud.

Ia pun juga berpesan kepada Kepolisian Aceh untuk menjaga keamanan ratusan pengungsi Rohingya. Sebab, hal tersebut menyangkut isu kemanusiaan.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.