Soal Koalisi Besar, Waketum Golkar: PDIP Masih Ingin Sendiri Dulu

04 Apr 2023, 15:09 WIB

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tak menutup peluang bagi PDI Perjuangan untuk bergabung di Koalisi Besar yang saat ini sedang dijajaki oleh dua koalisi parpol. Namun, hingga saat ini PDIP terlihat masih berupaya membangun poros tunggal dan tidak menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk Pilpres 2024.

"Sementara, ini kan yang bertemu KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya). Kan kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi, mereka bisa mengambil kekuatan sendiri dan itu kita hormati," ungkap Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/4/2023).

Ia menambahkan, untuk bisa membentuk koalisi besar dibutuhkan beberapa kali pertemuan. Hal yang sama juga dilalui saat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Ya tentu untuk merumuskan koalisi besar itu gak mungkin cukup hanya satu kali pertemuan. Kan pasti butuh beberapa kali pertemuan. Sama juga kami dulu di KIB kan setelah deklarasi atau sebelum deklarasi ada pertemuan-pertemuan kayak kemarin ini," katanya.

Ia menyebut, perlu dibangun dulu kesepemahaman antar tiga partai di bawah KIB yakni Golkar, PAN, dan PPP. Lalu, tim tersebut merumuskan dasar-dasar apa saja yang bisa membuat ketiga pihak duduk bersama. Dari sana, baru diajukan ke pihak KKIR.

"Baru kemudian disepakati deklarasi. Setelah deklarasi kan dibentuk lagi agenda-agenda kerja. Jadi, saya kira pasti akan ada pertemuan berikutnya untuk mematangkan," tutur dia.

Lalu, kapan Koalisi Besar ini bakal dideklarasikan?

1. Golkar masih ingin menyamakan frekuensi baru berbicara capres-cawapres

Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (ketiga dari kanan) ketika bertemu dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan empat ketum parpol. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Lebih lanjut, Doli mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan terkait dukungan yang diberikan untuk mengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dukungan tersebut masih digodok dengan mengutamakan konsep kebersamaan untuk bisa merealisasikan koalisi besar lebih dulu.

"Jadi, fokusnya sekarang bagaimana menyamakan frekuensi dulu, baru nanti bicara (capres-cawapres). Toh, juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya. Tapi, itu pun nanti, kalau koalisi ini sudah terjadi," tutur Doli.

Sementara, terkait capres dari Golkar, mereka masih konsisten mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ia menyebut, hingga kini belum pernah mencabut keputusan di dalam Munas 2019 lalu di mana Golkar mengusung ketumnya sebagai capres.

"Golkar sampai sekarang, saya sudah berkali-kali bilang, kami tuh belum pernah mencabut keputusan bahwa Airlangga itu capres kami. Tidak pernah ada pembicaraan atau diskusi alternatif lain selain itu sampai saat ini," kata dia.

2. Keputusan akhir soal capres-cawapres KIB dibahas di babak akhir

Informasi soal pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) (IDN Times/Aditya Pratama)

Doli juga menghormati otoritas masing-masing parpol dalam mengambil keputusan terkait figur profesional yang bakal dimajukan pada Pilpres 2024. Keputusan akhir soal bakal capres-cawapres akan dibahas di babak terakhir seandainya Koalisi Besar akan terbentuk.

"Nanti, pada saat bergabung dengan KIB, pasti akan dibicarakan ulang lagi semuanya. Di situ (koalisi besar) nanti akan dibicarakan aspirasi dari masing-masing parpol dan kemudian didiskusikan secara bersama," tutur dia.

3. PDIP dan NasDem diduga sengaja tak diajak dalam pertemuan di DPP PAN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin (IDN Times/Rochmanudin)

Sementara, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin menduga absennya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum NasDem Surya Paloh dalam silaturahmi Ramadan pada 2 April 2023 lalu bukan sekedar kebetulan. Diduga lima parpol itu sengaja menggelar acara di saat Mega dan Paloh sedang tak berada di Indonesia.

"Kan mereka memang tidak diajak, sehingga ruang PDIP untuk bergabung agak sulit," ungkap Ujang, Selasa (4/4/2023).

Ia juga menilai ada jarak yang terbangun antara Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Mega. Seandainya Koalisi Besar pada akhirnya benar-benar terbentuk, maka itu semua berkat dukungan penuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, penolakan yang disampaikan oleh dua kepala daerah PDIP terkait perhelatan Piala Dunia U-20, dianggap melukai Jokowi. Sebab, pemerintahan Jokowi sudah sejak 2019 lalu berjuang agar dapat lolos menjadi tuan rumah.

"Saya dari dulu meyakini bahwa belum tentu (capres) yang didukung oleh PDIP juga didukung oleh Jokowi, dan itu sudah mulai kelihatan," ujarnya.

Ia menduga kuat pasca-kejadian Indonesia dicoret sebagai tuan rumah, dukungan Jokowi kepada Ganjar pun pupus. Itu sebabnya, ia berinisiatif membentuk koalisi besar yang terdiri dari lima parpol.