Koalisi KIB-KIR Bergabung? Prabowo: Ada Kecocokan
Jakarta, IDN Times - Sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintahan hadir di acara silaturahmi Ramadan PAN. Dalam acara tersebut, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga hadir.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP Mardiono turut hadir dalam acara tersebut.
Namun, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak hadir karena sedang berada di luar negeri.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui ada pembahasan mengenai penggabungan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Ada, ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan," ujar Prabowo di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).
1. Sebut sudah masuk dalam tim Jokowi
Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia maju itu menyebut sudah masuk dalam tim Jokowi. Prabowo menjelaskan, tim yang dimaksud adalah KIR yang merupakan koalisi Gerindra dan PKB.
"Kalau dilihat ya, kita sudah masuk, Cak Imin, ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang," kata dia,
2. Jokowi mengaku hanya sebagai pendengar
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui diajak dalam pertemuan membahas koalisi besar. Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan apa isi dari pertemuan tersebut.
"Saya senang para ketua partai bisa bertemu dan silaturahmi, dan ini atas undangan dari Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan terhadap semua partai yang ada di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan ke depan, arahnya ke sana," ujar Jokowi.
"Nanti ditanyakan urusan itu kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya," sambungnya.
3. Jokowi sebut KIB dan KIR cocok berkoalisi
Jokowi mengatakan, cocok apabila KIR dan KIB bergabung. Jokowi menegaskan, dia hanya menyebut cocok.
"Cocok, saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai, untuk kebaikan negara, kebaikan bangsa, kebaikan rakyat hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata dia.
