Soal Politik Identitas, Partai Ummat Siap Jelaskan ke Bawaslu

21 Feb 2023, 16:10 WIB

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengecam keras Partai Ummat yang menyatakan akan menggunakan politik identitas jelang pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Bawaslu juga menyinggung soal tempat ibadah yang dimanfaatkan untuk aktivitas politik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahwardaya menegaskan, siap mendatangi Bawaslu untuk menjelaskan soal politik identitas dan perjuangan politik di masjid.

"Agar ke depan tidak lagi ada sumber informasi yang menyesatkan, maka apabila diperlukan Bawaslu, kita akan dengan senang hati datang ke Bawaslu untuk menjelaskan secara langsung, apa yang telah kami sampaikan dalam Rakernas terkait Politik Identitas dan Perjuangan Politik dari Masjid," kata dia dalam keterangannya, Selasa (20/2/2023).

1. Partai Ummat pastikan taati aturan kampanye

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Mustofa menjelaskan, sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini, tidak pernah mengajak kampanye di masjid. Dia menegaskan, Partai Ummat itu taat aturan.

"Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan. Sedangkan aturan soal kampanye sangat jelas. Bahwa kampanye dilarang di dua tempat, yakni di masjid dan sekolah," ucap dia.

Mustofa juga menegaskan Partai Ummat memahami aturan yang berlaku dan tidak akan melanggar aturan kampanye karena bisa merugikan. Dia mengklaim, partai besutan Amien Rais itu diisi orang-orang beradab dan berpendidikan.

"Memangnya Partai Ummat buta aturan? tentu tidak. Siapa juga yang mau melawan aturan kampanye itu? Karena hal itu jelas-jelas merugikan Partai Ummat sendiri, jika melanggar aturan. Partai Ummat tidak sebodoh itu," tutur dia.

2. Partai Ummat nilai masjid tak hanya sebagai tempat ibadah

Partai Ummat (partaiummat.id)

Partai Ummat juga mengatakan, bisa membedakan antara politik provokasi dan politik gagasan. Mustofa menjelaskan, pihaknya tak berkampanye di masjid. Namun mengagas penggunaan masjid sebagaimana mestinya, selain tempat ibadah, juga sebagai bertukar pikiran antar umat.

"Kita paham apa itu politik persatuan dengan politik segregasi. Yang kita gagas adalah masjid menjadi fungsi sebagaimana mestinya, selain tempat ibadah, juga pusat pertukaran pikiran yang membangun umat, termasuk pikiran dan gagasan politik yang sehat dan mengedukasi," imbuh dia.

3. Bawaslu akan tegur Partai Ummat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan pihaknya akan memberikan teguran ke Partai Ummat terkait penggunaan politik identitas.

"Wah itu kami protes keras. Kami akan tegur pihak yang bersangkutan," kata dia kepada awak media, Senin (20/2/2023).

Bagja menegaskan, Bawaslu punya konsentrasi dan keprihatinan terhadap politisasi identitas. Menurutnya, penggunaan politik identitas jelang pemilu bisa mengakibatkan polarisasi sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

"Politik identitas akan menunjung eskalasi polarisasi," tutur dia.

Dia mengimbau kepada seluruh parpol, termasuk Partai Ummat agar tidak manfaatkan politik identitas untuk pemilu. Karena, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik. Kelompok antar suku maupun agama akan saling bergesekan satu sama lain karena tersulut provokasi politik identitas.

"Itu yang harusnya disadari oleh teman-teman Partai Ummat bahwa dirinya lebih baik, yaitu silakan. Tapi kemudian bahwa orang lain jelek, itu kan jadi masalah dong. Misalkan agamanya lebih baik, ya pasti akan repot kedepannya," ucap Bagja.

"Jangan seperti itu, ada ruang publik dan demokrasi. Inikan kesepakatan bersama dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas lima agama yang diakui di republik ini," imbuh dia.