Jakarta, IDN Times - Pemerintah berwacana menonaktifkan TransJakarta koridor 1 dan 2 karena beririsan dengan rute MRT Jakarta. Hal ini dinilai sebagai kebijakan yang aneh.
"Menurut saya itu rencana yang aneh sih soalnya pengguna transportasi umum jadi gak punya pilihan moda transportasi dong. Akses mereka buat naik transportasi umum jadi susah. Kalau ada kendala di MRT, pengguna naik apa?" ujar pengguna TransJakarta bernama Gita kepada IDN Times, Sabtu (21/12/2024).
Gita menilai rencana itu akan membuat warga lebih memilih kendaraan pribadi. Dengan begitu, jalanan Jakarta akan semakin macet.
"Fungsi MRT sebagai transportasi umum yang seharusnya bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan itu jadi gak guna," ujarnya.
Senada dengan Gita, pengguna TransJakarta lain menilai banyaknya transportasi umum bertujuan membuat masyarakat punya beragam pilihan untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Pengguna bernama Danny menilai rute TransJakarta yang mau dinonaktifkan adalah koridor dengan jumlah penumpang yang banyak.
"Yang naik bukan cuma karyawan perkotaan, ada kelompok masyarakat lain yang mungkin cuma bisa menjangkau TransJakarta baik dari segi lokasi maupun biaya," ujarnya.
Sebelumnya, wacana ini diutarakan Dinas Perhubungan Jakarta pada saat rapat dengan DPRD. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan, hal ini sudah masuk dalam perencanaan induk.
"Terkait dengan perencanaan untuk tumpang tindih layanan, memang sudah masuk juga dalam rencana induk transportasi Jakarta. Contohnya, untuk MRT Lebak Bulus sampai dengan Kota terbangun, maka untuk layanan koridor 1 Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu ditiadakan," ujar Syafrin dikutip Jumat (20/12/2024).
Syafrin menambahkan, selain peniadaan layanan koridor 1, penghapusan layanan koridor 2 dari Pulogadung sampai Harmoni juga dialihkan.
"Setelah MRT dari Ujung Menteng sampai ke Tomang terbangun, maka layanan koridor 2 Pulogadung sampai Harmoni, maupun layanan koridor 3 dari Harmoni ke Kalideres, ini akan dilakukan semacam re-routing," katanya.