Soeharto Tetap Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasan Mensos!

Gus Ipul mengatakan, terkait banyaknya penolakan gelar pahlawan yang akan disematkan pada Soeharto, sedianya semua nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional sudah memenuhi syarat.

"Semua yang kita usulkan pada dasarnya telah memenuhi syarat. Semua syaratnya sudah terpenuhi, maka kita teruskan ke Dewan Gelar. Itu memang prosedurnya. Untuk tahun ini, ya, sudah hanya 40 ini, sementara untuk tahun depan, ya, kita akan usulkan lagi," ujar dia.

Dia mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan nama-nama yang telah melalui proses penelitian dan pengkajian mendalam dari berbagai provinsi.

Usulan tersebut berasal dari masyarakat dan Tim Gelar Pahlawan di tingkat kabupaten/kota, kemudian disetujui oleh bupati atau wali kota, diteruskan ke gubernur, dan sampai ke Kementerian Sosial.

Selain Gus Dur, Soeharto dan Marsinah, beberapa nama yang juga diusulkan adalah Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh ulama asal Bangkalan Madura; KH Bisri Syamsuri, dulu Rais Aam PBNU; KH Muhammad Yusuf Hasyim, Tebuireng Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, Sulawesi Selatan; dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Setelah ke gubernur, kami melakukan pengkajian yang digarap oleh tim khusus. Hasilnya, hari ini kami teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya, akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan kita tunggu hasilnya bersama-sama,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK), mengatakan, proses penetapan calon Pahlawan Nasional bukanlah hal yang instan.

“Proses ini panjang, dimulai dari kabupaten/kota, kemudian provinsi, hingga ke tingkat pusat. Ada diskusi dengan para ahli, seminar, bahkan penyusunan buku sebagai dasar pertimbangan. Setelah melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), barulah nama-nama ini dinyatakan memenuhi syarat,” kata Fadli.

Dia mengatakan, Dewan Gelar akan menelaah kembali usulan tersebut sebelum diserahkan kepada Presiden untuk penetapan akhir menjelang peringatan Hari Pahlawan pada November mendatang.

Usulan Soeharto menjadi prokontra di masyarakat, salah satunya Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran berat HAM, jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu.

Mereka menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Sosial mengenai penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden ke-2 Indonesia pada 10 April 2025.

Penolakan tersebut didasarkan pada rekam jejak buruk dan berdarah Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden. Dia dinilai telah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM bahkan pelanggaran berat terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).