Somasi Pejabat ke Rakyat Dinilai Semakin Melemahkan Demokrasi

Sementara, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengaku telah mengusulkan, melalui kuasa hukum Luhut, agar mantan Menkopolhukam itu bersedia hadir di program podcast-nya. Tujuannya, untuk mengklarifikasi dan mengadu data dengan yang dimiliki oleh sembilan organisasi masyarakat sipil. 

Tawaran itu termasuk di dalam poin jawaban somasi Haris kepada kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang.

"Saya bukan orang yang berat ucapkan minta maaf, saya akan ucapkan itu. Tetapi, saya juga akan meminta agar pihak lain mengakui kebenaran bila memang ada kebenaran tersebut. Maka, di surat kami kepada kuasa hukum kenapa Pak Luhut tidak datang ke podcast saya. Bukan malah meminta agar video podcast itu di-take down," ujar Haris ketika berbicara di program Rosi yang tayang di Kompas TV pada Kamis, 2 September 2021. 

Haris menepis ingin mendulang keuntungan finansial dengan membuat podcast bersama Luhut. Sebab, sistem monetisasi di program tersebut bisa di-nonaktifkan. 

Tawaran Haris itu ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Luhut. Mereka merasa disudutkan melalui video sebelumnya yang berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!"

"Saya tidak mau menguntungkan Haris Azhar lebih banyak lagi," kata Juniver di program yang sama. 

Sedangkan, secara terpisah, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (SITH) Jentera, Bivitri Susanti, menyarankan agar Luhut ikut membuat video klarifikasi bagi publik di YouTube. "Silakan paparkan data bila memang ada di chanel yang sama," kata Bivitri yang dihubungi hari ini. 

Pengamat isu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai alih-alih berpolemik di ruang publik, sebaiknya Luhut dan Moeldoko menggunakan hak jawab. Fungsi kontrol yang dilakukan masyarakat sipil dan rakyat seharusnya dijaga dalam alam demokrasi. Ia menduga somasi ini karena ingin menutupi perkara lainnya. 

"Karena pejabat publik ini kan kasusnya banyak. Kalau satu (kasus) terungkap dengan data yang kuat akan menyeret kasus-kasus lain bermunculan," ujar Ujang yang dihubungi oleh IDN Times pada Jumat (2/9/2021). 

Ia mengatakan yang dilakukan kedua pejabat publik itu diduga ingin menakut-nakuti supaya masyarakat sipil yang disomasi tak lagi bersikap kritis.

"Bila ini sukses, maka rakyat akan semakin takut (bersuara). LSM saja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa. Kan itu lessons learned yang sedang ditunjukkan," katanya. 

Ujang pun menyarankan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegur para pembantunya agar tidak perlu reaktif dalam menanggapi kritik. Sebab, somasi yang dilayangkan Moeldoko dan Luhut justru semakin menguatkan persepsi pemerintahan saat ini antikritik. 

"Kenegarawan Jokowi ditunggu, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut. Apalagi isu ini tidak produktif," kata Ujang. 

Sebab, bila ada instruksi dari presiden, permasalahan semacam ini bisa cepat tuntas. Pada dasarnya presiden adalah atasan tertinggi bagi para pejabat publik itu.

"Kecuali kalau ada pejabat atau menteri yang bandel," tuturnya.