Sopir Taksi Online Berunjuk Rasa Hari Ini, Apa Saja Tuntutan Mereka?

Salah satu poin dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang dianggap memberatkan oleh para sopir taksi online adalah adanya aturan mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang harus berbadan hukum.

Aturan ini dianggap menyulitkan, karena mobil yang digunakan untuk taksi online adalah mobil pribadi yang dibeli juga dengan uang pribadi. Sehingga nama yang tertera di STNK pun nama pribadi.

Sementara Kemenhub menganggap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum dan berbayar dikategorikan sebagai angkutan umum. Karena itu mereka harus tunduk pada undang-undang yang mengharuskan kendaraan umum memiliki STNK atas nama badan hukum.

Aturan lain yang dianggap memberatkan adalah diharuskannya kendaraan yang digunakan untuk taksi online mengikuti uji kendaraan bermotor (KIR). Para sopir taksi online menganggap mereka tak perlu melakukan uji KIR karena KIR hanya untuk angkutan umum.

Sementara Kementerian Perhubungan dalam situs resmi mereka menyatakan KIR perlu dilakukan oleh semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan berbayar. Taksi online diharuskan melakukan uji KIR karena mereka mengangkut penumpang umum dan berbayar.

Poin lain yang mendapat sorotan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 adalah adanya kewajiban memiliki minimal 5 kendaraan bagi penyedia jasa angkutan umum.

Bagi para sopir taksi online, aturan ini jelas sangat memberatkan. Apalagi, selain harus memiliki minimal lima kendaraaan, penyedia jasa angkutan juga diwajibkan memiliki lahan yang bisa menampung kendaraan-kendaraan tersebut.

Namun Kemenhub menyatakan, sopir taksi online yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun dalam satu badan hukum berbentuk koperasi. Koperasi tersebut harus mengantongi izin sebagai penyelenggara angkutan orang.

Ketentuan lain yang dianggap memberatkan adalah ketentuan tarif batas dan bawah yang akan diberlakukan kepada taksi online. Sebab ketentuan ini dianggap bisa membuat tarif taksi online tidak akan lagi kompetitif, karena tarif sudah ditentukan oleh pengambil kebijakan.

Menjawab persoalan ini, Kementerian Perhubungan melalui situs resmi mereka menyebutkan jika tarif bawah dan atas diterapkan untuk melindungi konsumen dan para sopir taksi online itu sendiri.

Tarif atas diberlakukan agar penyedia jasa taksi online tidak memberlakukan tarif sewenang-wenang pada saat jam-jam sibuk. Sementara tarif bawah diberlakukan agar tidak terjadi perang tarif murah yang bisa berimbas buruk pada sopir taksi online.