Suasana Program Lapor Mas Wapres, Aduan Warga Diterima Staf

Sejak pukul 08.15 WIB, sejumlah warga yang datang untuk mengadu ke Wapres sudah ramai. Total, ada 10 meja laporan pengaduan, dan semuanya terisi.

Salah satu warga yang mengadu ada Latifa dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Latifa mengadu karena tidak bisa menebus ijazah SD anaknya karena terkendala biaya.

"Saya ngadu masalah anak sekolah anak saya. Suami saya sakit setelah dari februari setelah pemilu suami saya jantung, setelah bedrest gak lama sebulan kemudian ternyata stroke. kemudian jadi ada masalah ekonomi kan. Jadi ijazah kita gak bisa tebus, gak bisa dikeluarin," ujar Latifa.

Latifa mengaku, belum pernah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Belum, jadi saya langsung ke sini," kata dia.

Latifa mengaku, terkendala biaya menebus ijazah SD anaknya sebesar Rp1 juta. Latifa kesulitan biaya karena suaminya juga sedang sakit stroke.

Latifa mengaku, mengetahui informasi adanya Lapor Mas Wapres dari internal yang bekerja di Istana Wakil Presiden.

Selain itu, ada juga Toni Rahman yang mengadu ingin pindah dari Rusun Nagrak, Jakarta Utara ke daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan.

"Jadi saya berharap ada kebijakan lah dari Pak Wapres, melalui Pak Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Permukiman) saya dapat dipindahkan relokasi," kata dia.

Toni mengaku, alasannya ingin pindah karena sering berobat ke RSCM Jakarta Pusat. Dia mengaku tidak kuat dalam menempuh perjalanannya.

"Saya ada penyakit auto imun, jadi saya sering kontrol ke RSCM, biaya saya cukup lumayan bolak balik dari Rusun Nagrak ke RSCM itu 27 km, biayanya belum saya parkir di RSCM, motor, kalau saya sakit gak bisa (bawa motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik lagi kereta ke Stasiun Cikini, bolak balik," beber Toni.

Toni mengaku, aduannya sudah diterima staf Sekretariat Wakil Presiden. Menurutnya, laporannya akan diproses.

Dalam kesempatan itu, Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, mengatakan setelah aduan dari masyarakat diterima, akan diproses lebih lanjut. Dia mengatakan, masyarakat bisa mengadu mengenai hal apapun.

"Iya, pengaduan apapun yang hadir di sini maupun melalui online dengan WhatsApp," ujar Sapto.

Sapto mengatakan, jumlah masyarakat yang mengadu dibatasi 50 orang atau hingga pukul 14.00 WIB.

"Minggu ini mungkin kita sementara kita batasi, tapi kita akan lihat seperti apa arus pengaduannya. Nanti kita ada toleransi karena kan waktunya dari jam 08.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, istirahat. Kemudian 13.00-14.00 WIB, selesai sampai jam 14.00 WIB. Jadi memang kita batasi dari sisi waktu, dan kita hitung-hitung kemungkinan dari sisi waktu 50 atau toleransi sampai 60 orang," ucap dia.

Sapto menerangkan, aduan dari masyarakat itu nantinya ditindaklanjuti berkoordinasi kementerian/lembaga terkait.

"Tentu nanti kita proses di dalam ya, kita koordinasikan dengan instansi terkait kalau memang itu terkait dengan katakanlah terkait dengan tanah kita koordinasikan dengan BPN atau instansi terkait dan kemudian nanti mereka bisa menghubungi kita melalui WhatsApp," ujar dia.

Menurutnya, masyarakat bisa memantau aduannya melalui WhatsApp di nomor 081117042207.

Sementara itu, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden, Pranggono Dwianto, mengatakan, Gibran juga diperkirakan akan meninjau langsung kegiatan Lapor Mas Wapres.

"InsyaAllah beliau memang ada kemungkinan secara insidentil akan turun ke sini dan terus terang kami juga standby terus di sini, ketika beliau berkenan ke sini" kata dia.