Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Sudirman Said mengatakan pemimpin Jakarta ke depan harus sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, sesuai dengan kewenangan di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), akan ada 15 tantangan besar yang dihadapi dalam proses transisi ibu kota berpindah ke Kalimantan Timur.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sudirman seiring dengan namanya ikut masuk dalam bursa Pilkada DKJ. Orang dekat Anies itu berpotensi akan berduel bila sama-sama mendaftar ke KPU Jakarta pada Agustus mendatang.
Selain itu, menurut dia, komposisi koalisi partai pengusung di Pilkada DKJ berbeda dengan komposisi parpol pengusung di pilpres. Dengan demikian bisa tercipta semangat rekonsiliasi.
"Alangkah indahnya ibu kota ini yang dalam proses transisi, komposisi koalisinya memberi warna rekonsiliasi. Mengapa? Jakarta yang sedang mengalami transisi ini tidak elok kalau pemimpinnya berseberangan dengan pemimpin nasional atau presiden. Harus in line (sejalan)," ujar Sudirman ketika berbicara di program Gen Z Memilih by IDN Times yang tayang di YouTube pada Jumat (24/5/2024).
Sejumlah tanggung jawab yang diberikan di dalam UU DKJ mulai dari perumahan rakyat, investasi, lingkungan hidup, pendidikan hingga kesehatan. Menurutnya, untuk bisa menuntaskan hal tersebut, maka Pemprov Jakarta ke depan harus bahu membahu dengan pemerintah pusat.
"Karena itu, ini bagus sebagai chapter baru. Ayo kita rangkai berbagai partai yang memiliki berbagai kepentingan sama. Syukur-syukur partai yang berkuasa kan tidak hanya Gerindra, bisa bersama-sama," tutur pria yang dulu menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Timnas AMIN.
Selain itu, ia berharap Pilkada Jakarta dan wilayah lain, memiliki bobot lebih banyak dalam hal teknokrasi dibandingkan warna politik. "Karena volume tantangan membutuhkan kemampuan teknokratik yang tinggi," katanya lagi.