Surat Terbuka untuk Kepala BGN, BEM KM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG

07 Mei 2026, 15:14 WIB

Amir Faisol

Surat Terbuka untuk Kepala BGN, BEM KM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG

ilustrasi IPB (youtube.com/IPB TV)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

BEM KM IPB menolak rencana BGN melibatkan kampus dalam proyek Makan Bergizi Gratis, menilai perguruan tinggi tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah.
Mahasiswa menyoroti banyaknya SPPG bermasalah, kasus keracunan massal, serta dugaan keterlibatan oligarki dan politik dalam pengelolaan program MBG.
BEM KM IPB mengkritik anggaran tidak tepat sasaran seperti pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar dan motor listrik 21.800 unit yang dinilai berpotensi membuka ruang korupsi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

7 Mei 2026

BEM KM IPB mengeluarkan surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional menolak rencana pelibatan kampus dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai perguruan tinggi tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah.

kini

BEM KM IPB menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi MBG, termasuk kasus keracunan massal, penutupan ribuan SPPG, dan dugaan keterlibatan oligarki. Mereka juga mengkritik model pelaksanaan seragam di seluruh daerah serta penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran seperti pengadaan kaus kaki, jasa EO, dan motor listrik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
BEM KM IPB University menyampaikan penolakan terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui surat terbuka kepada Kepala BGN.
Who?
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB University dan Badan Gizi Nasional sebagai pihak yang merencanakan pelibatan kampus dalam program MBG.
Where?
Pernyataan disampaikan dari lingkungan IPB University di Bogor, sementara program MBG berada di bawah koordinasi nasional oleh BGN di Jakarta.
When?
Surat terbuka disampaikan pada Kamis, 7 Mei 2026, bersamaan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Why?
BEM KM IPB menilai kampus tidak pantas dijadikan dapur proyek pemerintah serta menyoroti masalah keracunan massal, standar operasional SPPG, dugaan konflik kepentingan, dan penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
How?
Pernyataan disampaikan secara terbuka melalui surat kepada Kepala BGN berisi kritik terhadap implementasi MBG, termasuk data penutupan ribuan SPPG dan keberatan atas model pelaksanaan seragam di seluruh daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mahasiswa IPB bilang mereka tidak mau kampusnya dipakai buat dapur makan bergizi gratis dari pemerintah. Mereka ngomong ke Kepala Badan Gizi Nasional supaya jangan maksa. Katanya masih banyak orang keracunan, tempat makan yang ditutup, dan uangnya dipakai aneh-aneh kayak beli kaus kaki mahal. Sekarang mereka minta programnya diperbaiki dulu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Meskipun muncul kritik dari BEM KM IPB terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, artikel ini menunjukkan adanya ruang dialog antara mahasiswa dan Badan Gizi Nasional. Pandangan berbeda tersebut mencerminkan kepedulian bersama terhadap kualitas gizi, transparansi anggaran, serta peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan agen perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University menolak rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM KM IPB menegaskan, instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual tidak pantas untuk dijadikan pelaksanaan proyek tumbal pemerintah.

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong Pak, jangan terlalu memaksa!" demikian seruan terbuka BEM KM IPB, dikutip IDN Times, Kamis (7/5/2026).

1. Soroti puluhan SPPG banyak dimiliki oligarki

ilustrasi IPB (youtube.com/IPB TV)

Dalam keterangannya, BEM KM IPB menilai implementasi program MBG saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kasus keracunan massal, persoalan standar operasional (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan konflik kepentingan dalam proyek ini.

Mahasiswa juga menyoroti ribuan SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, mereka mengkritik dugaan keterlibatan kepentingan politik dan oligarki dalam pengelolaan sejumlah SPPG.

“Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Jika masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tulis BEM KM IPB.

2. Soroti implementasi program MBG di daerah

Suasana siswa SMPN 34 Medan saat menikmati MBG (IDN Times/Indah Permata Sari)

BEM KM IPB juga menilai pemerintah saat ini masih menerapkan satu model pelaksanaan MBG secara seragam di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas kelembagaan maupun kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.

Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan standar makanan, kasus keracunan, hingga persoalan kewenangan kelembagaan. BEM KM IPB meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program.

“Implementasi program makanan bergizi gratis selalu memakai satu model yang dipaksakan diterapkan pada semua wilayah seolah-olah memiliki kapasitas lembaga yang setara dan kesiapan infrastruktur yang sama, namun realitanya tidak,” tulis mereka.

3. Soroti anggaran pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar

SPPG Jetis Patalan 3 yang memberikan layanan MBG pada siswa SDN Kowang Jetis. (IDN Times/Daruwaskita)

Selain itu, BEM KM IPB menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Mereka mengkritik pengadaan kaus kaki senilai Rp6,9 miliar di tengah banyaknya fasilitas pendidikan yang dinilai belum layak.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung anggaran jasa event organizer (EO) senilai Rp113 miliar dan pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit yang disebut membuka ruang terjadinya korupsi.

BEM KM IPB menilai anggaran ini dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer maupun memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.

"Untuk pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit sebesar 900 juta yang menjadi celah ruang-ruang korupsi," tulisnya lagi.

BGN menilai, keberadaan SPPG di lingkungan kampus memiliki fungsi strategis. Selain melayani penerima manfaat, fasilitas ini dapat dijadikan laboratorium riset, baik dari aspek gizi, kesehatan lingkungan, hingga keamanan pangan.

Selain itu, BGN juga mendorong perguruan tinggi tidak sekadar menjadi lokasi pembangunan dapur program MBG, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam menyukseskan program tersebut.