Survei LSI: Prabowo Kandidat Capres Terkuat, Ganjar-Anies Seteru Ketat

23 Feb 2021, 14:15 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25 - 31 Januari 2021 menemukan Prabowo Subianto sebagai kandidat capres yang berpeluang paling banyak dipilih bila pilpres digelar saat ini. Dalam simulasi tertutup diketahui ada 26 persen responden yang memilih nama Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai capres.

Di bawah Prabowo, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menparekraf Sandiaga Uno. Masing-masing memperoleh suara 15,4 persen, 13,3 persen dan 10,4 persen.

"Ini merupakan nama tokoh-tokoh yang kemungkinan akan ikut berkompetisi, tentu kita tidak tahu jadi berkompetisi atau tidak karena tergantung pada banyak faktor, terutama politik," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan yang dikutip dari akun media sosial LSI pada Selasa (23/2/2021).

Alasan responden memilih nama-nama tersebut yaitu pertama karena sosok tersebut dinilai tegas atau berwibawa (27,6 persen), sosok kandidat capres merakyat atau perhatian pada rakyat (22,5 persen) dan orangnya jujur atau bersih dari praktik KKN (9,6 persen).

Berdasarkan data dari LSI, diketahui pula demografi calon pemilih di DKI Jakarta justru tak semuanya mengerucut ke Anies. Tetapi, warga ibu kota juga memilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Jadi, untuk sementara ini pemilih pertarungannya ada tiga di DKI. Masing-masing ada sekitar 22 persen suara (untuk tiga kandidat capres)," tutur dia.

Apakah parpol sudah harus bersiap-siap dari sekarang untuk menyiapkan mesin partai?

1. Nama kandidat capres yang diusung partai menunggu revisi UU Pemilu

Default Image IDN

Menurut Djayadi, sebelum nama-nama kandidat capres resmi dimunculkan ke publik, maka parpol yang ada di DPR sebaiknya menentukan lebih dulu apakah UU Pemilu jadi direvisi atau tidak. UU Pemilu yang dimaksud yaitu ketentuan mengenai penyelenggaraan pilkada.

"Karena revisi UU Pemilu untuk menentukan arena pertarungan atau kompetisinya, apakah arenanya menjadi bulat atau kotak. Misalnya arena yang menentukan apakah ambang batas presiden akan diubah lagi, bila dinaikan, diturunkan atau dihilangkan. Itu akan berpengaruh ke konfigurasi calon-calon presiden yang disampaikan ke partai," ungkap Djayadi.

Bila ambang batas capres diturunkan, maka otomatis akan lebih banyak calon yang dapat diajukan. Dengan adanya banyak calon, maka parpol akan lebih banyak punya kebebasan untuk memilih.

"Parpol punya kebebasan untuk memilih siapa calon yang lebih dekat ke mereka dan membantu mengerek suara partai itu," tutur dia.

Sebaliknya, bila ambang batas capres dinaikan, otomatis jumlah capres yang bisa dipilih parpol semakin terbatas. "Partai-partai yang tidak bisa mengusung calon maka harus berkoalisi dengan partai lain dan bisa menyebabkan efek negatif ke mereka," katanya lagi.

Ia mencontohkan Partai Gerindra memperoleh banyak dapat suara karena mengusung Prabowo. PDI Perjuangan dapat suara banyak ketika Joko Widodo terpilih jadi presiden. PKS pun memperoleh suara karena ikut mengusung Prabowo.

"Partai lain gak dapat, malah ada yang impresi negatif," ujarnya.

Selama ini bila parpol ingin mengusung capres, maka parpol peserta pemilu harus memperoleh 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR periode sebelumnya.

2. LSI lihat banyak nama kandidat capres yang populer tidak terkait parpol tertentu

Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)

Djayadi mengatakan hingga ada keputusan mengenai UU Pemilu itu, maka parpol akan cenderung menahan diri untuk mengusung kandidat capres tertentu. Kecuali, parpol yang memang sudah punya calon, seperti Partai Gerindra. Partai tersebut diduga kuat akan kembali mencalonkan Prabowo Subianto dalam pilpres mendatang.

Sementara, kandidat capres lainnya yang populer malah tidak terafiliasi dengan parpol tertentu. Bahkan, ada yang berasal dari kalangan non partai.

"Misalnya Pak Anies. Untuk Ganjar memang sudah diasosiasikan dengan PDI Perjuangan, tapi yang jadi pertanyaan, apakah PDIP sudah pasti akan mencalonkan Pak Ganjar kan belum tentu," ujar Djayadi.

Ia memperkirakan parpol akan mengerahkan mesin partai secara penuh usai diperoleh kepastian mengenai revisi UU Pemilu. Tetapi, ia menyebut pada 2024 sudah ada 3 atau 4 jenis pemilu.

Pertama, pilpres yang digabung dengan pileg dan DPD. Kedua, ada pemilu putaran kedua untuk pilpres, dan ketiga pilkada. Waktu yang dimiliki parpol untuk menyiapkan itu semua sangat mepet.

"Pada 2023 nanti, pasti akan digunakan untuk persiapan pilpres. Berarti, untuk pilkada harus disiapkan dari sekarang. Mulai Ramadan itu lah akan mulai terlihat," tutur dia.

3. PDI Perjuangan buka peluang UU Pemilu direvisi, tapi pilkada tetap 2024

IDN Times/Fadli Syaputra

Sementara, dalam diskusi rilis survei itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, PDIP tetap mendukung agar pemilihan kepala daerah tetap digelar pada 2024.

"Untuk Undang-undang Pilkada, kita tetap ya, kita lakukan 2024, tapi kita buka peluang untuk revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," ungkap Djarot.

Ia mengatakan, UU Pemilu perlu disempurnakan agar penyelenggaraan pemilu dapat lebih berkualitas, mudah, dan mencegah kelelahan yang dialami petugas pemilu yang terjadi pada proses penghitungan suara Pemilu 2019 lalu.

4. Survei LSI dilakukan terhadap 2.300 responden

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Survei yang disampaikan oleh LSI dilakukan pada periode 25-31 Januari 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden sampel basis dan dilakukan secara acak.

Oversample dilakukan di 11 provinsi, sebanyak masing-masing 100 responden. Sehingga, total sampel yang dianalisa untuk survei mencapai 2.300 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.

"Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujar Djayadi.