Survei: Publik Kini Lebih Percaya Kejagung Dibanding KPK

12 Jul 2022, 12:02 WIB

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung (dok. Kejagung)

Jakarta, IDN Times - Publik di Tanah Air kini lebih percaya upaya penegakan hukum dikerjakan lebih baik oleh Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tren peningkatan kepercayaan terhadap Kejagung dan Polri pun terlihat semakin membaik dibandingkan komisi antirasuah.

Hal itu menjadi salah satu temuan penting dari rilis survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Senin, 11 Juli 2022 lalu. Menurut data dari IPI yang melakukan survei pada periode 16-24 Juni 2022, jumlah responden yang puas dengan kinerja Kejagung mencapai 74,5 persen. Sedangkan, yang tidak percaya terhadap kinerja Kejagung mencapai 22 persen.

Di sisi lain, jumlah responden yang percaya terhadap kinerja kepolisian mencapai 76,4 persen. Sedangkan, yang tak percaya mencapai 23 persen.

Dari 10 institusi yang ditanyakan hasil kinerjanya, kepolisian menjadi instansi ketiga yang kinerjanya paling dipercaya oleh responden. Sementara, Kejagung ada di peringkat keempat.

Sedangkan, komisi antirasuah berada di posisi keenam. Ada 73,3 persen responden yang percaya dengan kinerja KPK dalam menegakan aturan hukum. Sebanyak 24 persen tidak percaya terhadap kemampuan komisi antirasuah.

Di atas KPK terhadap instansi pengadilan. Sebanyak 73,9 persen responden mengaku percaya terhadap kinerja pengadilan. Sedangkan, yang tak percaya mencapai 23 persen.

Dalam proses surveinya, IPI melibatkan sampel 1.200 responden yang ditemui secara tatap muka. Tingkat margin of error (MoE) mencapai 2,9 persen.

"Tidak ada perbedaan soal trust antara instansi TNI, Presiden dan Polri bila dibandingkan pada bulan April dengan Juni 2022. Yang ada di bulan Juni, Kejaksaan Agung merangsek ke atas. Ini tidak berbeda dengan survei telepon yang kami lakukan pada bulan Mei, trust publik Kejakgung menyalip pengadilan dan KPK," ungkap Direktur Eksekutif IPI, Burhanudin Muhtadi seperti dikutip dari YouTube IDN Times pada Selasa, (12/7/2022).

Apa respons Menkopolhukam soal temuan survei IPI tersebut? Apa penyebab tingkat kepuasan publik terhadap Kejagung meningkat?

1. Responden yang puas terhadap kinerja Kejaksaan Agung mayoritas berasal dari perguruan tinggi

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 16 Juni 2022 - 24 Juni 2022. Survei itu melibatkan 1.200 responden. (Tangkapan layar hasil survei IPI)

Temuan lain yang menarik dari pemaparan survei IPI yaitu mayoritas responden yang puas dengan kinerja Kejaksaan Agung berasal dari individu dengan pendidikan tinggi, minimal lulusan sarjana. Angkanya mencapai 74,4 persen. Padahal, kata Burhanudin, dulu, responden yang percaya dengan kinerja KPK lah yang berasal dari perguruan tinggi.

Kini mayoritas responden yang percaya terhadap kinerja KPK berasal pendidikan menengah ke bawah. 80,8 persen responden merupakan lulusan SD.

"Apakah warga yang pendidikannya menengah ke bawah kurang tahu apa yang ramai dibicarakan di media sosial, saya tidak tahu," ungkap Burhanudin.

Di sisi lain menurut Burhanudin, sebanyak 80,3 persen responden mengaku tahu bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan dukungan penuh agar Kejagung mengusut mafia minyak goreng. Hasilnya, kini baru ada dua tersangka yang ditahan yakni ekonom Lin Che Wei dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana.

"Mungkin ini pula yang menyebabkan approval rating Pak Jokowi naik, karena publik tahu beliau mendukung pemberantasan mafia migor," kata dia.

Sedangkan, berdasarkan hasil survei itu, sebanyak 94,6 persen responden mendukung penuh agar mafia migor diberantas. Meski di sisi lain, responden turut mengakui bahwa pemberantasan mafia migor tidak serta merta langsung menurunkan harga komoditas tersebut.

2. Mahfud MD puji kinerja Kejagung kini lebih konkret dan berani

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan tak heran bila Kejaksaan Agung kini peringkatnya melonjak di posisi keempat sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Sebab, kini kinerjanya, menurut Mahfud, jauh lebih kongkret.

"Sekarang, Kejaksaan Agung berani menetapkan status tersangka kasus korupsi terhadap prajurit TNI aktif. Kalau dulu kan mana berani," ungkap Mahfud yang berbicara dari Jeddah.

Pemerintah kemudian membantu dengan memberikan bahan kasus salah satunya soal dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Kasus yang dimaksud adalah kasus pengadaan satelit.

"Kan publik akhirnya percaya ke Kejaksaan Agung," tutur dia.

Kasus lainnya yang diduga menyebabkan publik makin percaya kepada Kejakgung terkait penanganan kasus korupsi di BUMN PT Garuda Indonesia. Mantan Dirut Garuda, Emirsyah Satar kembali dijadikan tersangka untuk pembelian pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Artinya, ketika Anda korupsi ketika menjabat, tapi setelah Anda pensiun meski Anda sedang menjalani bui 12 tahun, maka Anda akan tetap dikejar," ujar Mahfud lagi.

3. Partai politik konsisten jadi instansi paling tak dipercaya oleh publik

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 16 Juni 2022 - 24 Juni 2022. Survei itu melibatkan 1.200 responden. (Tangkapan layar hasil survei IPI)

Di sisi lain, IPI juga mengungkap bahwa instansi sepenting partai politik selalu menjadi institusi yang paling tak dipercaya oleh publik. Tren itu sudah terlihat bahkan sejak Januari 2015 hingga Juni 2022.

Hasil yang sedikit lebih baik ditunjukan oleh DPR. Berdasarkan hasil survei pada Juni 2022, DPR berada di posisi ke-9 instansi yang paling dipercayai oleh publik.

Sebanyak 56,6 persen responden mengaku percaya terhada parpol. Sementara, 40 persen responden mengaku tak percaya terhadap kinerja parpol.

Sedangkan, 34 persen responden mengaku tak percaya terhadap kinerja DPR. Namun, ada 62,6 persen yang mengaku masih percaya ke parlemen.

Burhanudin mendorong agar parpol sebagai salah satu elemen terpenting dalam berdemokrasi untuk segera berbenah diri. Apalagi jelang pemilu 2024 mendatang, parpol harus meraih kembali kepercayaan rakyat.