Tak Ingin Seperti Lebaran, Satgas Keluarkan SE Penyekatan Idul Adha

Wiku menjelaskan kasus COVID-19 Indonesia masih tinggi. Berdasarkan pertimbangan itu, kasus di Indonesia mengalami kenaikan saat ada libur panjang.

"Yaitu yang pertama pengalaman libur panjang yang mengakibatkan peningkatan laju penularan, dan hal ini sudah nampak pada beberapa periode liburan sebelumnya di 2020. Bahkan kenaikan kasusnya bisa mencapai empat kali lipat pasca-periode libur Natal-Tahun Baru 2021, dan bahkan lima kali lipat pasca-periode libur Idul Fitri 2021," ungkapnya.

Karena hal ini, Wiku mengatakan, pemerintah akan melakukan pembatasan pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah. Dia mengatakan pemerintah tidak ingin mengulangi kejadian serupa, yakni kenaikan kasus signifikan ketika libur panjang.

Wiku melanjutkan banyak terjadi kasus klaster keluarga saat ini. Fenomena ini, kata dia, dikarenakan protokol kesehatan COVID-19 belum dilakukan dengan baik.

"Data seminggu terakhir, ini menunjukkan sekitar 26 persen kelurahan atau desa di Indonesia masih rendah kepatuhannya dalam memakai masker," kata dia.

"Dan sekitar 28 persen kelurahan atau desa, rendah kepatuhannya dalam menjaga jarak. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa di tempat yang kita anggap paling aman pun ternyata penularan masih tetap ada," tambahnya.

Wiku membeberkan Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah. Dia mengatakan surat edaran ini berlaku dari 15-21 Juli 2021.

Cakupan kebijakannya, lanjut Wiku, yakni pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan pada Hari Raya Idul Adha, dan pembatasan kegiatan silaturahmi masyarakat. Lalu, dilakukan juga pembatasan kegiatan di tempat wisata dan sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat.

"Pertama terkait dengan mobilitas. Perjalanan orang ke luar daerah untuk sementara dibatasi, hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal. Serta perorangan dengan keperluan mendesak, yaitu pasien yang sakit keras, ibu hamil dengan jumlah pendamping maksimal satu orang, kepentingan bersalin dengan jumlah pendamping maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah pengantar maksimal lima orang," ujarnya.

Kemudian, pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja, yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan dan untuk masyarakat, yaitu surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.