Tanggapi Isu Reshuffle, Wakil Ketum PPP: Saya Tanya Tokek Istana Dulu

29 Nov 2021, 18:13 WIB

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/11/2021). (IDN Time/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, menanggapi dengan guyonan soal isu reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju. Dia juga curhat soal jatah kursi menteri dari partainya.

Sekadar pengingat, isu reshuffle kembali berembus sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintahan.

"Reshuffle? Saya tanya tokek Istana dulu," kelakar Arsul, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (29/11/2021).

Arsul menyebut belum ada isu reshuffle dalam waktu dekat. Dia mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak pernah memberitahukan ke pimpinan partai politik koalisi bila akan reshuffle.

Pemberitahuan reshuffle, kata Arsul, hanya kepada partai politik yang akan mendapat jatah kursi menteri atau yang terkena perombakan.

"Jadi kalau dalam waktu yang sangat dekat, sangat dekat itu bisa 2x24 jam lah maksimal, itu baru kemudian presiden memberitahukan. Itu pun kalau terkait dengan menteri dari partai politik yang bersangkutan. Tapi kalau yang terkena reshuffle itu partai, menteri dari partai A, ya partai B gak diajak ngomong, kan begitu," ucapnya.

1. PPP curhat dapat jatah satu kursi di kabinet

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/11/2021). (IDN Time/Sachril Agustin)

Arsul pun curhat soal PAN yang bergabung ke koalisi pemerintahan dan disebutkan akan mendapat jatah kursi menteri. Awalnya, dia mengatakan, wajar bila oposisi menjadi lemah.

Arsul pun bercerita, tanpa bergabungnya PAN ke pemerintahan, koalisi Jokowi sudah kuat. Bila partai berlambang matahari itu mendapatkan kursi menteri, dia menyebut PPP 'kasihan'.

"Nah, ini kata keluhannya teman-teman PPP nih. Kalau PAN yang dalam Pilpres yang dapat satu menteri gitu ya, padahal posisinya dulu baku pukul, gitu ya, nah PPP tetap juga satu menteri. Nah, maka ada yang kemudian bilang 'kok kita (PPP) ini kasihan banget'," ujar dia, tertawa.

Diketahui, PPP mendapat jatah satu kursi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas yang dijabat Suharso Monoarfa.

2. NasDem sebut ada kebutuhan untuk reshuffle

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Willy Aditya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (25/11/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali santer terdengar menjelang pensiunnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Disebut-sebut, reshuffle itu berbarengan dengan pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi.

Namun, belum juga dilakukan reshuffle. Mengenai isu reshuffle ini, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengaku tidak mengetahuinya. Kendati, dia mengungkapkan ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle menteri.

"Belum (tahu soal reshuffle), itu ya kemarin diskusi sama beberapa, ketua umum, ya tentang kebutuhan (reshuffle) itu ada iya, tapi pastinya kapan belum ada, gitu," ujar Willy di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa, 9 November 2021.

3. NasDem serahkan masalah reshuffle ke Jokowi

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Willy mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Pelaksanaan reshuffle, sambungnya, bukanlah persoalan akomodatif.

Menurut dia, reshuffle harus sesuai kebutuhan, yakni dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan profesionalisme. Willy pun mengatakan, NasDem menyerahkan persoalan reshuffle ke Jokowi.

"Bukan hanya sekadar, ya otak-atik gathuk lah. Tahu gak otak-atik gahtuk? Geser ke sana-sini terus kemudian nggak. Kita harus lebih kualitatif, lebih prospektif, ya lebih berbasiskan tentu kebutuhan pemerintahan ini seperti apa," ucapnya.