Tanggapi Muhammadiyah, Anggota DPR: MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

Lalu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen merevitalisasi infrastruktur 60.000 sekolah di Indonesia. Artinya, anggaran pendidikan secara riil akan ditambah.

Menurut dia, wacana revitalisasi infrastruktur pendidikan ini merupakan kabar baik, karena ketika anggaran pendidikan ditambah, maka akan melebihi angka 20 persen mandatory spending yang telah sesuai konstitusi.

"Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, 60.000 sekolah," kata dia.

Lalu Hadrian menyoroti persoalan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di NTT yang dinilai belum berjalan maksimal, meskipun dana bantuan tersebut telah masuk.

Menurut dia, persoalan utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada distribusi dan mekanisme penyaluran di lapangan yang belum efektif. Kondisi ini, berdampak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang akhirnya mengalami frustrasi karena keterbatasan ekonomi.

Selain itu, Lalu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan program-program pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu.

"Kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustrasi karena keterbatasan ekonomi," kata dia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan, peristiwa ini menjadi keprihatinan bersama. Kemendikdasmen menyampaikan empati kepada keluarga, teman, guru, serta seluruh warga sekolah yang terdampak.

"Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian yang sangat serius, serta mengingatkan bahwa kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks. Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara," ucap Atip dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, kata dia, telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya.

"Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan untuk memastikan keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan," ujarnya.