Amnesty Soroti Ironi Anggaran di Balik Kematian Siswa NTT
- Kematian siswa NTT akibat kemiskinan dan akses pendidikan.
- Kemiskinan struktural dan luka hak asasi manusia.
- Ironi anggaran negara dan desakan evaluasi total pendidikan.
Jakarta, IDN Times - Kematian seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan duka mendalam sekaligus membuka kembali persoalan serius tentang kemiskinan dan akses pendidikan di Indonesia.
Bocah berusia 10 tahun itu diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp10 ribu, sebuah fakta yang mengguncang nurani publik. Peristiwa memilukan ini langsung menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk pegiat hak asasi manusia.
1. Kemiskinan struktural dan luka hak asasi manusia
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa tragedi yang menimpa YBS merupakan produk kemiskinan struktural yang telah lama dibiarkan. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum, sekaligus menyebut peristiwa ini sebagai tamparan keras bagi negara yang gagal melindungi hak asasi manusia warganya.
Menurut Amnesty, kemiskinan ekstrem bukan hanya soal ketiadaan penghasilan, tetapi juga menyangkut hilangnya martabat dan rasa berdaya. Dalam kondisi seperti itu, anak-anak menjadi kelompok paling rentan, baik secara fisik maupun psikologis.
Kegagalan negara memastikan akses pendidikan yang utuh, termasuk sarana belajar paling dasar, dapat berdampak fatal bagi perkembangan mental anak.
2. Ironi anggaran dan prioritas negara
Amnesty juga menyoroti ironi kebijakan anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan paling mendasar rakyat miskin.
Saat seorang anak diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis murah, negara justru mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk berbagai program besar. Situasi ini, menurut Usman Hamid, menunjukkan adanya jurang antara narasi besar pembangunan dan realitas kehidupan masyarakat miskin.
Negara dinilai terlalu sibuk dengan program berskala masif, namun absen dalam memastikan bahwa tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena faktor biaya yang sangat kecil.
"Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya dan tidak berdaya. Itu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik, dan budaya di tengah masyarakat," ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).
3. Desakan evaluasi total pendidikan dan pengentasan kemiskinan
Berkaca dari tragedi ini, Amnesty mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program pengentasan kemiskinan dan kebijakan pendidikan gratis. Hak atas pendidikan, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), tidak cukup dipenuhi hanya dengan menyediakan gedung sekolah.
Negara wajib memastikan setiap anak memiliki akses penuh terhadap sarana pendukung pendidikan tanpa hambatan biaya. Amnesty menegaskan, keadilan sosial tidak akan pernah terwujud selama pendidikan masih menjadi barang mewah bagi keluarga miskin dan selama negara belum benar-benar hadir dalam kehidupan mereka yang paling rentan.
