Jakarta, IDN Times - Manusia boleh berencana tapi Tuhan lah yang berkehendak. Ungkapan tersebut sepertinya juga berlaku bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lantaran tidak semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan Ibu Kota berhasil terlaksana, meski sudah direncanakan dengan baik.
Apa saja kegiatan itu?
Pada bulan suci Ramadan 2018, Pemprov DKI Jakarta sempat berwacana untuk menggelar salat tarawih akbar di Monas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berdalih, pelaksanaan tarawih akbar di Monas untuk menyatukan banyak umat dan tempatnya lebih Instagramable.
Keinginan tersebut dikritik sejumlah ulama. Beberapa di antaranya adalah Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keduanya mempertanyakan alasan pemilihan Monas ketimbang masjid.
Menanggapi kritikan itu, Pemprov DKI Jakarta lantas membatalkan salat tarawih akbar di Monas dan memindahkan ke Masjid Istiqlal yang akan berlangsung pada 26 Mei 2018.
Beberapa bulan setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga mengutarakan keinginan untuk menggelar perayaan Natal bersama di Monas, yang rencananya akan berlangsung awal Januari 2018.
Wacana tersebut membuat kegaduhan publik yang memiliki pandangan pro dan kontra berbeda-beda. Pada akhirnya Pemprov DKI Jakarta batal menggelar perayaan Natal di Monas.
Pemprov DKI Jakarta yang saat itu masih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat awalnya berencana membuat pesta perayaan tahun baru di Ruang Publik Terbadu Ramah Anak (RPTRA).
Namun, dengan mempertimbangkan keamanan dan memasuki tahun politik, kegiatan tersebut urung dilaksanakan. Sebagai pengganti perayaan tahun baru diaksanakan di Ancol.
Salah satu janji kampanye Anies-Sandi adalah mengadakan rumah DP atau uang muka 0 persen. Belum sampai setahun, janji tersebut sudah terlaksana. Hal itu dibuktikan dengan akan berlangsungnya groundbreaking rumah DP 0 persen yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara.
Namun, karena saat itu belum adanya kesepakatan harga dan skema antara Pemprov DKI dengan pengembang, membuat kegiatan tersebut batal dilaksanakan.