Jakarta, IDN Times - DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas hal – hal yang dianggap penting, baik taktis maupun strategis. Rapat ini dimpin oleh Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono, Selasa (4/9). Salah satu yang dibahas adalah persiapan untuk Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.
Dalam rapat itu, Golkar menyimpulkan dan menyepakati sejumlah langkah untuk mencapai target partai di Pemilu 2019. Salah satunya, kata Agung adalah penguatan efektivitas Partai Golkar. "Untuk mencapai target 110 kursi dari 575 kursi DPR,” kata Agung Laksono, seusai Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar di di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Dewan Pakar, kata dia, mengimbau agar seluruh jajaran Partai Golkar menjaga solidaritas dan kekompakan untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilihan Legislatif 2019.
Agung juga mengungkap bahwa DPP Partai Golkar konsisten untuk tidak memasukkan caleg yang pernah dihukum karena kasus korupsi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan KPU. "Juga mendukung langkah–langkah KPU demi mewujudkan parlemen baru yang bersih serta beribawa," kata dia.
Sementara untuk kader yang berurusan dengan hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung meminta semua pihak menghormati semua proses hukum.
"Terkait dengan kasus–kasus yang menimpa beberapa kader partai Golkar, dalam pandangan Dewan Pakar Golkar, bahwa itu merupakan kasus individu dan bukan kasus Partai Golkar sebagai intitusi kelembagaan partai politik," demikian pernyataan Agung.
Salah satu petinggi Golkar yang tersandung kasus adalah Idrus Marham. Dia ditahan karena diduga terlibat dalam suap kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Selain itu, Dewan Pakar Golkar juga meminta agar Ketua Umum DPP Partai Golkar mengambil langkah–langkah pro aktif dengan melakukan komunikasi politik, dengan kunjungan ke daerah–daerah.
Dalam rapat pleno, Agung juga menyinggung juga ideologi Pancasila. Dia menekankan DPP Partai Golkar untuk memperhatikan aspek penguatan ideologi nasional Pancasila demi pelaksanan fungsi konstitusional partai politik.