Temui Pangab Singapura, Menhan Prabowo Dorong Kerja Sama Pendidikan

Lebih lanjut, pria yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra itu bakal memprioritaskan kerja sama pertahanan dengan Negeri Singa di bidang pendidikan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka bakal dibentuk forum tahunan komite kerja sama pertahanan RI-Singapura. 

"Sub-komite militer akan menjadi bagian di dalamnya," kata Prabowo. 

Ia berharap dengan dibentuknya forum baru ini, militer kedua negara bisa membahas lebih lanjut kerja sama lainnya di berbagai bidang. Termasuk di luar bidang militer. 

Sementara, kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura telah disahkan menjadi UU nomor 3 tahun 2023. Kerja sama ini ditautkan dengan dua kesepakatan lainnya yakni ekstradisi dan penyesuaian pelayanan ruang udara (FIR). 

Dikutip dari situs resmi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ada 7 poin yang diatur di dalam UU nomor 3 tahun 2023 yaitu:

1. dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan;
2. pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme;
3. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui;
4. peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait;
5. pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer;
6. secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama, serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu; dan
7. kerja sama pencarian dan pertolongan (search and rescue) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah para pihak.

Sementara, sejak awal perjanjian militer RI-Singapura disahkan sempat menuai protes dari dalam negeri. Salah satu pihak yang mengkritik perjanjian itu adalah anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. 

Salah satu kesepakatan DCA yang dikritik keras oleh Effendi yakni menyangkut kesediaan Indonesia memberikan area untuk angkatan bersenjata Negeri Singa (SAF) berlatih militer. Area yang diberikan izin untuk dipakai Singapura menggelar latihan tempur dan perang bersama negara lain bernama area Bravo di barat daya Kepulauan Natuna. 

"Ini kan pihak Singapura bahkan bisa minta menggunakan (area itu) untuk military training-nya bukan hanya dia sendiri saja lho. Dia (militer Singapura) juga bisa menggunakan area latihan itu dengan negara lain," ungkap Effendi kepada media di Jakarta pada akhir Januari 2022 lalu.

Ia menyebut sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menggelar rapat kerja secara tertutup di parlemen pada Kamis, 27 Januari 2022 lalu. 

Menurutnya, kesepakatan tersebut berpotensi bisa melahirkan pelanggaran kedaulatan oleh Negeri Singa. Sebab, selain bisa mengajukan izin untuk bisa berlatih sendiri, Negeri Singa juga dapat mengajak negara ketiga untuk latihan perang bersama di teritori Indonesia. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. 

"Justru itu yang menjadi keberatan bagi kami ke pemerintah dan mereka sulit memberikan jawaban. Kenapa kamu barter sama military training area? Kenapa kamu kasih kesempatan untuk melakukan exercise di laut dan udara kita?" tanya politikus PDIP itu heran. 

Namun, Prabowo ketika itu menyatakan tidak ada kedaulatan Indonesia yang dilanggar. Sebab, kedua negara bakal membentuk komite pengawas untuk mengawasi latihan bersama yang dilakukan di teritori Indonesia.