Tim Hukum AMIN: Respons 4 Menteri di Sidang MK Normatif

Jakarta, IDN Times - Anggota tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Ahmad Yani menilai respons dari empat menteri ketika pemaparan soal dugaan politisasi bantuan sosial di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) sangat normatif. Bahkan, ada sejumlah pertanyaan hakim konstitusi yang tidak direspons oleh menteri-menteri itu. Padahal, pertanyaan yang disampaikan oleh hakim konstitusi tajam dan menggali lebih dalam soal dugaan politisasi bansos.

"Contohnya ketika hakim konstitusi Arief Hidayat menanyakan ke Pak Muhadjir, soal kehadirannya di dua tempat berbeda untuk membagi-bagikan bansos. Ini semua dalam konteks tugas dan fungsi Kemenko PMK. Begitu juga Pak Airlangga (Menko Bidang Perekonomian), ketika ditanya soal dugaan politisasi bansos ini dengan partai yang ia pimpin, dijawab yang jelas kantongnya (bansos) tidak berwarna kuning," ujar Ahmad di Gedung MK pada malam ini.

"Saya pikir itu ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan inti," kata dia lagi.

Poin lain yang membuktikan Ketua Umum Partai Golkar itu ngeles yakni saat ditanyakan alasan di balik pembagian bansos pada Oktober 2023 hingga Februari 2024. Airlangga beralasan bansos dibagikan di waktu tersebut untuk menstabilkan harga-harga sembako.