Tim Hukum Ganjar Berdoa agar Hakim MK Tidak Takut Saat Buat Putusan
Jakarta, IDN Times - Anggota tim hukum paslon Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail meminta publik untuk mendoakan hakim konstitusi agar dijauhkan dari rasa takut jelang pengambilan keputusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Rencananya putusan bakal diumumkan oleh hakim konstitusi pada Senin (22/4/2024).
"Mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim, mereka dijauhkan dari rasa takut, misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan memperkarakan mereka. Karena selama ini yang kami dengar atau tahu, cukup banyak orang yang disandera dengan perkara sehingga memihak pihak tertentu," ujar Maqdir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024) tanpa menyebut pihak yang mampu mengancam hakim.
Ia juga berharap MK tidak terikat pada tradisi yang dapat merugikan banyak pihak. Alih-alih membuat keputusan kontemporer, tim hukum paslon 03 berharap hakim konstitusi membuat keputusan yang bersifat judicial activism.
"Dalam arti, mereka harus melakukan pembaruan-pembaruan hukum. Sebab, kami sudah tunjukkan kepada MK, di luar negeri sana, sudah memutuskan kasus perselisihan. Salah satu argumen yang disampaikan, bila pemilihan dilakukan dengan cara yang curang, maka bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pemilihan presiden," kata advokat senior itu.
Dalam forum itu, Maqdir mencatat keempat menteri mengakui Presiden Joko "Jokowi" Widodo ikut membagikan bantuan sosial jelang pemilu 2024. Bansos yang didistribusikan di luar dari program Kementerian Sosial yakni bantuan el nino.
"Bahkan, Ibu Mensos mengatakan tidak ada keterlibatan Beliau terhadap pembagian bansos secara langsung. Apalagi pembagian bansos itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Bansos ini dibagikan dengan dasar hukum Keppres nomor 125 tahun 2022. Di dalam pelaksanaanya, bansos itu dikatakan untuk mengatasi dampak badai el nino," tutur dia.
Menurut ahli yang mereka hadirkan di ruang sidang, badai el nino sudah berakhir sejak November 2023. Tetapi, bansos tetap dibagikan tiap bulan sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024. Padahal, ketika dikelola oleh Kemensos, bantuan tersebut dibagikan tiap tiga bulan sekali.
"Ini mencederai akal sehat kita, kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya pilpres dan pemilihan yang lain," katanya lagi.
Sementara, sidang lanjutan gugatan sengketa pilpres 2024 pada hari ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keempat menteri tersebut yaitu Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi.
Mereka hadir ke MK karena dipanggil oleh hakim konstitusi. Selama persidangan, hanya hakim konstitusi yang dibolehkan mengajukan pertanyaan.
