Tingkat Kepuasan ke Jokowi Naik, Bamsoet Singgung Perpanjangan Jabatan

09 Des 2022, 14:17 WIB

Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang hadir dalam rilis survei Poltracking. (Tangkapan layar YouTube Poltracking)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo kembali menyinggung soal isu perpanjangan jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membaca hasil rilis survei nasional Poltracking Indonesia. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.220 responden itu, sebanyak 73,2 persen mengaku puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Bahkan, bila diliat tren nya pada periode Oktober 2021 hingga November 2022 menunjukkan kenaikan. Pada Mei 2022, tingkat kepuasan hanya 59,6 persen. Lalu, naik pada Agustus 2022 menjadi 66,2 persen dan menjadi 73,2 persen di bulan November 2022 lalu.

Sementara, untuk kinerja Jokowi saja, angkanya tidak berbeda jauh yakni 73,5 persen. Lalu, trennya juga menunjukkan kenaikan pada periode Oktober 2021 hingga November 2022. Angka tingkat kepuasan kinerja Jokowi pun dinilai responden lebih tinggi dibandingkan kinerja Ma'ruf Amin. Sebanyak 64,7 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Dalam rilis survei itu, Bamsoet kembali menyinggung soal momen dua tahun saat pandemik COVID-19 yang menyebabkan pemerintahan berjalan lambat. "Pertanyaan pentingnya bukan soal puas dan tidak puasnya publik, tetapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua. Artinya, pemerintahan saat ini sudah kehilangan kesempatan dua tahun untuk bergerak," ungkap pria yang akrab disapa Bamsoet itu seperti dikutip dari YouTube Poltracking Indonesia, Jumat, (9/12/2022).

Ia pun menyadari beragam kontroversi dari isu perpanjangan masa jabatan presiden. Meski begitu, Bamsoet mengaku ingin tahu apa keinginan publik soal Jokowi yang memperpanjang masa jabatannya.

"Apakah publik sepakat untuk memimpin kita dalam melalui masa transisi ini," tutur dia lagi.

Sementara, Poltracking Indonesia belum pernah merilis hasil survei soal penundaan Pemilu 2024. Apakah hasil survei ini bisa dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024?

1. Bamsoet kembali mempertanyakan apakah pemilu tepat digelar pada 2024

Hasil survei terkait kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dirilis Poltracking pada periode 21-27 November 2022. (Tangkapan dokumen Poltracking)

Lebih lanjut, Bamsoet kembali mempertanyakan apakah pemilu tepat digelar pada 2024. Menurutnya, masa transisi pulih dari COVID-19 tergolong berisiko bagi pembangunan.

"Tentu kita harus menghitung kembali, bahwa penyelenggaraan pemilu berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Baik menjelang, selama hingga paska penyelenggaraan pemilu," kata politikus Partai Golkar itu.

Ia menambahkan harus dihitung kembali apakah momentum pemilu digelar 2024 tepat digelar saat Indonesia berusaha pulih dari pandemik COVID-19. "Ada juga potensi ancaman (ekonomi) global, bencana alam dan seterusnya," ujarnya lagi.

2. Program BLT dianggap jadi penyumbang tertinggi tingkat kepuasan masyarakat

Program kerja Jokowi-Ma'ruf yang dianggap responden memuaskan. (Dokumen Poltracking Indonesia)

Sementara, di survei itu juga terungkap, mayoritas responden mengaku puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf karena adanya program bantuan pemerintah. Angkanya mencapai 23,4 persen.

Kemudian, saat didalami program apa yang menurut responden memuaskan, di peringkat pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Angkanya mencapai 28,9 persen.

Sementara, program kedua yang dianggap memuaskan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yakni 9,9 persen. Program ketiga yang dianggap memuaskan yaitu pembangunan jalan tol atau jalan trans dengan angka 7,8 persen.

Temuan menarik lainnya, program pembangunan Ibukota Negara dan pembangunan sirkuit internasional, justru menjadi deretan penyumbang kepuasan program yang rendah. Hanya 0,6 persen responden yang mengaku puas bila ibu kota dipindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Lalu, 0,5 persen responden yang mengaku puas karena pemerintah membangun sirkuit internasional.

3. PKS sentil Bamsoet yang memanfaatkan hasil survei untuk justifikasi penambahan masa jabatan presiden

Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Istimewa)

Sementara, pernyataan Bamsoet di acara survei Poltracking Indonesia langsung menimbulkan komentar dari politisi lainnya. Salah satunya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Ia menyebut dengan tegas bahwa hasil survei Poltracking Indonesia soal meningkatnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi tak bisa dikaitkan dengan keinginan publik untuk menambah periode kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kepuasan masyarakat tidak bisa dimaknai ingin (masa jabatan presiden) tiga periode," ungkap Mardani kepada media di Jakarta pada Jumat, (9/12/2022).

Menurut Mardani, setiap lembaga survei memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda. Sejumlah lembaga lain, kata Mardani, malah tegas menghasilkan survei di mana publik menolak masa jabatan Jokowi ditambah menjadi tiga periode.