Tito Sebut Rencana Kenaikan PBB Pati Tak Dilaporkan ke Pemerintah

14 Agu 2025, 14:27 WIB

WhatsApp Image 2025-07-02 at 13.58.23.jpeg

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (2/7/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Mendagri imbau kepala daerah untuk mempertimbangkan kebijakan Tito lantas mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.
Tito gelar rapat untuk data kenaikan PBB Tito mengaku bakal menggelar rapat bersama seluruh Kepala Daerah untuk mendata kenaikan PBB pada Kamis (14/8/2025) siang ini.
Tito minta kepala daerah mensosialisasikan kebijakan Di sisi lain, ia juga memerintahkan agar seluruh kebijakan yang diambil agar dapat disosialisasikan secara matang kepada masyarakat. Sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan ke

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo tidak pernah dilaporkan ke pemerintah pusat.

Tito menjelaskan berdasarkan aturan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), penentuan tarif NJOP dan PBB memang tidak disampaikan kepada Kemendagri.

Ia mengatakan besaran NJOP dan PBB ditentukan oleh Bupati dan Wali Kota. Akan tetapi, kata dia, besaran tarif itu harus dikonsultasikan kepada gubernur masing-masing wilayah.

"Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan Bupati dan Wali Kota dengan konsultasi dan yang me-review adalah Gubernur. Makanya, enggak sampai ke saya, tapi Gubernur," ujarnya di Lapangan Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

1. Mendagri imbau kepala daerah untuk mempertimbangkan kebijakan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) (Dok. Kemendagri)

Tito lantas mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.

"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," tuturnya.

2. Tito gelar rapat untuk data kenaikan PBB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Tito mengaku bakal menggelar rapat bersama seluruh Kepala Daerah untuk mendata kenaikan PBB pada Kamis (14/8/2025) siang ini.

"Sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujarnya.

3. Tito minta kepala daerah mensosialisasikan kebijakan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) (Dok. Kemendagri)

Di sisi lain, ia juga memerintahkan agar seluruh kebijakan yang diambil agar dapat disosialisasikan secara matang kepada masyarakat. Sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu," ujarnya.