Bogor, IDN Times – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor 2026 sebesar Rp3 triliiun dengan tantangan defisit ratusan miliar rupiah, akibat isu pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat, mulai dibahas di DPRD Kota Bogor.
RAPBD 2026 resmi diserahkan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna, Rabu, 12 November 2025. Dokumen ini menjadi APBD perdana di masa pemerintahan Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
Namun, penyusunan anggaran senilai Rp3 triliun ini langsung dihadapkan pada tantangan besar. Isu pemangkasan TKD sebesar Rp253,4 miliar membuat anggaran Kota Bogor terancam defisit.
Menyikapi kondisi ini, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Bogor langsung berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan langkah strategis.
Secara garis besar, RAPBD 2026 menunjukkan kondisi keuangan yang kurang ideal. Jumlah belanja daerah yang dipatok mencapai Rp3 triliun, lebih besar dibandingkan target pendapatan daerah yang hanya Rp2,9 triliun.
"Dengan adanya isu pengurangan TKD dan defisit, maka kami DPRD Kota Bogor langsung menggelar rapat kerja dengan Pemkot untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekuatan finansial Kota Bogor," kata Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil.
