Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko “Jokowi” Widodo - Ma’ruf Amin mendukung langkah pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno yang melaporkan adanya temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tidak tanggung-tanggung, BPN mensinyalir ada 17,5 juta nama di DPT seluruh Indonesia yang tidak sesuai.
Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan, semua pihak harus saling memberikan informasi bila menemukan sesuatu yang dianggap janggal terkait penyelenggaraan pemilu.
“Kita setiap ada masukan baik dari partai maupun peserta pemilu sekalipun kalau memang ada data yang harus diperbaiki oleh penyelenggara, kita dukung," ujar Arya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).
Meski demikian Arya mengatakan, tentunya segala temuan yang dilaporkan harus bersifat benar, bukan berita bohong atau hoaks yang kemudian membuat masyarakat menjadi semakin resah.
“Kalau itu memang datanya valid, ayo dorong penyelenggara pemilu untuk memperbaiki data tersebut supaya penyelenggara pemilu memiliki legitimasi yang kuat," ujarnya.
Lebih jauh politisi Partai Perindo ini menambahkan, demi terciptanya pemilu yang adil, maka diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait.
"Jadi kita support, kita dukung, yang namanya semua peserta pemilu, pilpres, parpol, dan sebagainya, kalau ada yang mengurangi namanya kesalahan atau error, kita dukung," jelasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, BPN melalui Direktur Komunikasi dan Media Hashim Djojohadikusumo menyambangi kantor KPU pada Minggu (10/3) lalu. Ia menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.
"Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll," ujar Hashim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).