Jakarta, IDN Times - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN), Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan.
"Komitmen pemberantasan korupsi tentunya ada di dalam debat itu, termasuk penguatan tiga komponen, yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan," kata Dasco dalam keterangannya, dikutip Jumat (15/12/2023).
Prabowo sendiri berjanji akan mendirikan Badan Pusat Legislasi Nasional jika berhasil memenangkan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa janji tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat hukum di Indonesia.
Nantinya, Badan Pusat Legislasi Nasional berperan mengharmonisasi berbagai payung hukum dan peraturan mulai dari pusat hingga daerah.
"Jadi Badan Pusat Legislasi Nasional ini semacam harmonisasi hukum," kata Yusril dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (13/12/2023).
Sementara, dalam debat capres, Prabowo menegaskan pentingnya lembaga kehakiman independen agar masyarakat percaya dengan sistem hukum di Indonesia.
Menteri Pertahanan (Menhan) itu menilai bahwa lembaga yudikatif harus independen dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk dari Pemerintah.
Dia mengklaim, jika terpilih menjadi presiden, salah satu kebijakannya ialah semua hakim dan penegak hukum harus diperbaiki kualitas hidupnya.
Prabowo berjanji akan meningkatkan gaji para hakim dan aparat penegak hukum agar tidak mudah diintervensi.
"Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya," tuturnya di di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
"Jadi mereka tidak melakukan korupsi, itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia," lanjut dia.
Diketahui, program Prabowo-Gibran menguatkan lembaga hukum juga dimuat dalam komitmen program “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Penguatan lembaga hukum termuat dalam misi Asta Cita, inisiatif prioritas, dan program dengan dampak paling cepat.
Adapun, dalam Asta Cita disinggung mengenai upaya “Memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. Kemudian pada poin lainnya, “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.”
Kemudian, Prabowo-Gibran juga menjanjikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat negara dan pendidik, dosen, serta tenaga kesehatan seperti TNI/Polri. Program itu merupakan salah satu dari delapan inisiatif.
Prabowo-Gibran juga meyakini dalam programnya, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus dibarengi dengan kesejahteraan penyelenggara negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pendidik, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes).
Oleh karena itu, pendapatan profesi itu harus ditingkatkan. Penekanan utama dari kebijakan kompensasi adalah upah minimum provinsi (UMP), dengan pekerjaan profesional memberikan kisaran gaji terbesar.