TNI AD soal Penggunaan Knalpot Brong: Kami Tidak Cawe-Cawe

12 Jan 2024, 21:36 WIB

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Kristomei Sianturi (IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan TNI AD tak ingin terlibat penindakan penggunaan knalpot brong kendaraan bermotor. Prajurit TNI AD akhirnya terpaksa ikut bergerak ketika mereka mendengar ada suara bising di depan markas mereka. Ia merujuk insiden di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Ketika itu relawan Ganjar yang baru pulang dari kegiatan kampanye melewati markas Yonif Raider 408 dengan sepeda motor. Namun, suara motor dengan knalpot brong dianggap mengganggu.

"Kalau ada yang mengatakan ngapain ini TNI kok ngurusin knalpot brong? Kami tidak cawe-cawe, tidak cari-cari untuk mengurusi knalpot brong," ujar Kristomei pada Jumat (12/1/2024) di Jakarta.

Ia pun menggarisbawahi prajurit TNI AD tidak pula mencari-cari kesalahan pengendara motor yang memakai knalpot yang tak sesuai standar di jalan. Pasalnya, hal tersebut menjadi kewenangan kepolisian.

Selain terjadi di Boyolali, peristiwa serupa juga terjadi di Kodam XIII/Merdeka, Manado, Sulawesi Utara. Saat itu, prajurit TNI terlibat adu fisik dengan pengendara motor yang menggeber knalpot brong. Selain berkelahi dengan prajurit TNI AD, pengendara motor itu juga adu fisik dengan warga sekitar.

1. TNI AD ingatkan pengendara sepeda motor tetap tak bisa sembarangan

Knalpot brong yang disita polisi. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Lebih lanjut, Kristomei tidak membenarkan tindakan dari prajurit TNI AD di Boyolali dan Manado. Tetapi, ia juga mengingatkan jangan sampai pengendara motor seenaknya sendiri di jalanan. Hal itu karena bisa mengganggu ketenangan prajurit yang berada di dalam markas.

"Coba kejadian di depan kantor (Anda), kan pasti keluar melihat apa si yang terjadi. Kalau kita bilang ini bukan tugas TNI, nyari-nyari. Tapi kalau kejadiannya depan kantor saya kok, masa saya gak (tergerak)," ucap eks Kapendam Jaya tersebut.

2. KSAD Maruli sebut kejadian Boyolali tak ada kaitan dengan netralitas TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika diwawancarai secara eksklusif oleh Rosiana Silalahi. (Dokumentasi Dispenad)

Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, TNI tetap bersikap netral jelang Pemilu 2024. Peristiwa penganiayaan oleh para prajurit Yonif Raider 408 Boyolali tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa Pemilu 2024. Meskipun tujuh korban pengendara motor adalah relawan Ganjar-Mahfud.

"Tidak ada sangkut-pautnya dengan yang lain (netralitas TNI). Ini murni karena anggota saya masih muda jadi meresponsnya begitu. Tapi, dilihat perkembangannya sekarang, kok larinya ke mana-mana. Makanya saya berterima kasih bisa hadir di (program) Rosi untuk mengklarifikasi hal itu," ujar Maruli ketika diwawancarai secara eksklusif di program 'Rosi' dan tayang di YouTube Kompas TV, pada 5 Januari 2024 lalu.

Ia menambahkan, bukti TNI AD masih menjaga netralitas jelang pemilu yakni KSAD Maruli merespons peristiwa penganiayaan itu dengan cepat. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat agar bisa melihat peristiwa tanggal 30 Desember 2023 lalu secara utuh.

"Jangan menganalisa kejadian berdasarkan video pendek dan sudah langsung menarik kesimpulan," kata pria yang dulu menjabat Pangkostrad tersebut.

Ia mengatakan, tujuh pengendara motor sudah memutari area di depan markas Kompi B Yonif Raider 408 delapan kali. Para prajurit muda TNI itu juga sudah mengingatkan agar tak memakai knalpot brong karena sangat berisik.

"Jadi, ada aksi ada reaksi. Tapi, ini malah liar kesimpulannya. Jangan disangkutpautkan ke mana-mana. Sebaiknya semua pihak saling evaluasi, bukan kami saja," katanya mengimbau.

3. Analis militer minta KSAD Maruli akui saja bila prajurit TNI AD berbuat salah

Pengamat intelijen, Connie Rahakundini (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara, analis militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan peristiwa di Boyolali tidak mungkin terjadi bila tidak ada perintah. "Gak mungkin di dalam tentara, (peristiwa terjadi) bila tidak ada perintah," ujar Connie seperti dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up pada Jumat (12/1/2024).

Ia pun kecewa dengan sikap Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak yang membenarkan perilaku anak buahnya yang menganiaya warga sipil. "Tolong kasih ilmu seandainya ilmu saya kurang. Kan yang ngomong itu Dandimnya bahwa itu kasus lalu lintas. Artinya, itu kan urusan kepolisian," kata dia.

Di sisi lain, prajurit TNI AD tak bisa jadikan polusi udara sebagai pembenaran tindak penganiayaan yang benar. "Jadi, kalau menurut saya, ya lebih baik di-amit saja kalau salah ya salah. Terserah mau minta maaf atau gak,"tutur dia.