TNI Butuh Lahan 4.500 Hektare untuk Bangun Markas Baru di IKN

Lebih lanjut, Andika menjelaskan butuh sekitar 30 ribu hingga 50 ribu prajurit untuk bertugas di Kodam, Pangkalan Udara dan Pangkalan Laut yang rencananya bakal didirikan di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia menyebut untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, maka pihaknya akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan agar bisa merekrut prajurit yang sebelumnya tengah bertugas di satuan-satuan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

"Kami akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Penggantinya itulah yang kita ambil dari rektrutmen-rekrutmen baru," ujar Andika ketika ikut meninjau lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara. 

Sementara, berdasarkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, akan ada 2.350 ASN yang mulai pindah secara bertahap ke ibu kota baru di Kabupaten PPU mulai 2022. 

"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujar Bima ketika melakukan rapat kerja dengan komisi II pada Desember 2021 lalu. 

Selanjutnya, yang akan dipindahkan secara bertahap adalah anggota TNI dan Polri mulai 2023. Namun, belum diketahui berapa personel yang akan dipindahkan di tahap awal.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu dibutuhkan untuk memastikan keamanan di wilayah Kaltim. Apalagi tenggat waktu untuk melakukan upacara kenegaraan di Istana Presiden baru sudah makin dekat. 

"Itu kajian persiapan. Kan pemindahannya baru 2023. Yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), (waktu) kita udah mepet. Jadi, harus kita prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan," ujar Rudi kepada media. 

Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan, Fahmi Alfansi P. Pane, idealnya semua ibu kota negara baru menjauhi garis pantai dan perbatasan dengan negara tetangga. Ia menilai, bila lokasi ibu kota negara dekat dengan tepi laut maka menyebabkan kota tersebut lebih mudah diserang. 

"Sedangkan, rivalitas suatu negara dengan tetangganya umumnya dipicu karena isu perbatasan darat dan lautan maupun perebutan posisi atau pengaruh," ungkap Fahmi ketika menulis opininya di harian Kompas pada 12 Januari 2022 lalu.  

Ia memberikan contoh Ibu Kota Pakistan yang lama, Karachi, berada di tepi laut dan berjarak 170 kilometer dari India. Sedangkan, Islamabad memang berjarak 250 kilometer dari India, tetapi kerentanan itu bisa tertutupi karena Islamabad terletak di dataran tinggi sehingga sulit diinvasi dari darat dan laut.

"Sebaliknya, wilayah IKN baru berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah Penajam juga berjarak sekitar 400 kilometer dari Sarawak, Malaysia. Penajam juga hanya tiga kilometer dari laut, tepatnya Selat Makassar," kata dia. 

Ia menambahkan, Jakarta memang juga terletak di tepi laut. Tetapi, risiko invasi langsung ke Jakarta berkurang dengan adanya ratusan pulau di Kepulauan Seribu dan reklamasi pantai utara Jakarta.

Sementara, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan IKN Nusantara dapat rampung pada 2045. Rencananya di dalam UU IKN, otorita IKN akan berfungsi paling lambat pada akhir 2022. 

"Kami berharap selesai semua (pembangunan IKN) pada 2045," ujar Suharso ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada 20 Januari 2022. 

"Pemindahannya nanti dilakukan bertahap," kata dia lagi.