TNI: Penunjukkan Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Direstui Panglima

11 Feb 2025, 18:01 WIB

Direktur utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (keempat dari kiri) ketika meneken nota kesepahaman dengan TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Penerangan di Mabes TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah direstui Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Novi pun masih berstatus perwira tinggi TNI aktif meski kini memegang jabatan di instansi sipil. Hariyanto mengatakan Mayjen Novi ditunjuk memimpin Bulog atas permintaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Penugasan ini dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN yang melihat bahwa Mayjen TNI Novi Helmy memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa. Tentunya hal itu dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional," ujar Hariyanto kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa (11/2/2025).

"Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut, setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog," imbuhnya.

Padahal, penunjukkan prajurit TNI aktif untuk memegang jabatan di instansi sipil dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI), terutama Pasal 47 ayat 2. Organisasi Imparsial menyatakan direktur BUMN tidak termasuk posisi sipil yang boleh diduduki perwira tinggi TNI.

1. Pengangkatan Mayjen Novi sebagai pejabat BUMN mengulang kejadian Mayor Teddy

Mayor Teddy Indra Wijaya dilantik bersama Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafian).

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan pengangkatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil bukan hanya terjadi pada kasus Mayjen Novi. Sebelumnya, Mayor Teddy Indra Wijaya juga masih berstatus prajurit TNI aktif yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Padahal dalam UU TNI, kata Ardi, instansi yang diperbolehkan diisi prajurit TNI aktif yakni Kementerian Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (MA).

Seharusnya, kata Ardi, sebelum dilantik menjadi Direktur Utama Bulog, prajuit TNI yang akan menduduki jabatan sipil di luar yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2), harus mundur dari dinas keprajuritan di TNI. Dalam kasus Mayor Teddy, ia masih berstatus prajurit TNI hingga kini. Presiden Prabowo Subianto juga tidak meminta Teddy mundur sebagai prajurit TNI.

2. Mayjen Novi akui masih berstatus prajurit TNI

Mayor Jenderal (Mayjen TNI), Novi Helmy Prasetya. (dok. YouTube Puspen TNI)

Usai dilantik sebagai Direktur Bulog, Mayjen Novi langsung bertugas di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Minggu, 9 Februari 2025. Ia pun mengakui masih bertugas sebagai prajurit TNI aktif.

"Ya, masih aktivitas (aktif sebagai prajurit TNI). Iya," ujar Novi, Minggu.

Novi mengatakan penunjukkan dirinya sebagai Dirut Bulog merupakan arahan langsung dari pimpinan. Namun, ia tak menyebut, apakah pimpinan tersebut adalah Panglima TNI atau Presiden Prabowo Subianto.

Novi menyebut tugas utamanya di Bulog untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia, yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Jadi, saya sudah langsung melaksanakan tugas ini (Dirut Bulog), supaya cepat kita bisa melakukan swasembada pangan," tutur dia.

3. TNI teken perjanjian kerja sama dengan Bulog soal pengadaan beras 2025

Direktur utama Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (keempat dari kiri) ketika meneken perjanjian kerja sama dengan TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, kemarin Dirut Bulog Mayjen TNI Novi Helmy meneken perjanjian kerja sama antara TNI dengan instansi BUMN itu. Tujuan kerja sama itu dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional pada 2025.

"Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto.

TNI, kata Hariyanto, selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.