TNI Ubah Taktik Tangani OPM, Panglima: Kalau Mau Nyerang Mikir-Mikir

01 Feb 2025, 17:57 WIB

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika berbicara rapat pimpinan di Mabes TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengatakan jajarannya sudah mengubah strategi tempur untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Strategi tempur yang sudah diubah itu diyakini bakal berpengaruh dalam menghadapi personel KKB di bumi Cendrawasih.

"Taktik tempur kita sudah dievaluasi di Pusdiklat Passus (Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus). Dilakukan di daerah operasi. Alhamdulillah, sekarang OPM (Organisasi Papua Merdeka) kalau mau menyerang kita sudah mikir-mikir," ujar Agus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

"Kalau kita diserang, pasti dia (KKB) yang hancur," imbuhnya.

Agus menjelaskan perubahan taktik pertempuran tersebut dilakukan demi mengubah doktrin perang TNI yang dinilai sudah terlalu lama. Menurut Paglima TNI, doktrin perang tersebut sudah harus diubah agar kemampuan taktis prajurit dan seluruh perangkatnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Kemarin saya ke Australia, taktik infanteri 100 persen diubah. Mereka mengubah doktrin selama tiga atau lima tahunan," tutur dia.

1. Panglima TNI minta perwira senior tidak antiide perubahan

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika memberikan pengarahan di rapim TNI-Polri. (Dokumentasi Puspen TNI)

Lebih lanjut, Agus meminta kepada seluruh jajarannya agar aktif menawarkan perubahan untuk memperbarui doktrin perang TNI. Dia juga meminta agar perwira senior tidak anti dengan ide-ide perubahan yang ditawarkan perwira muda TNI.

"Jadi kita semuanya harus menjadi agen perubahan, keluarkan ide-ide yang bagus sesuai dengan penugasan kita di lapangan," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Namun, dalam forum itu, Agus tidak menjelaskan secara rinci doktrin perang TNI yang dianggap sudah usang. Ia juga tak mengatakan perubahan apa saja yang sudah dilakukan jajaran TNI.

2. Sebanyak 37 prajurit TNI-Polri gugur ketika berhadapan dengan KKB selama 2024

Ilustrasi prajurit TNI yang gugur di Papua. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Sementara, berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Patrige Rudolf Renwarin, total ada 37 personel TNI dan Polri yang gugur dalam menghadapi KKB sepanjang 2024.

"Selama 2024, ada 37 anggota TNI-Polri yang gugur, saat berjibaku dengan KKB," ujar Patrige pada 31 Desember 2024.

Anggota TNI-Polri itu, kata Patrige, menjadi korban saat kontak tembak dengan KKB. "Selama 2024, anggota kami mendapat penganiayaan hingga penyebab korban meninggal dunia dan terluka," tutur dia.

Mantan Wakapolda Polda Papua Barat ini menyampaikan, gugurnya puluhan anggota TNI-Polri ini menyimpan duka mendalam bagi keluarga dan satuan.

3. TNI kembali ubah penyebutan KKB menjadi OPM

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika berbicara rapat pimpinan di Mabes TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, salah satu taktik yang berubah sejak kepemimpinan Jenderal Agus yaitu mengubah penyebutan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pengubahan itu dilakukan di tengah meningkatnya konflik bersenjata antara TNI dengan KKB. Terbaru Danramil 1703-04/Aradide, Letda Inf Oktovianus Sokolray dibunuh KKB ketika mengendarai motor di Jalan Trans Papua pada 2024.

Mantan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Nugraga Gumilar, mengatakan perubahan penyebutan dari KKB ke OPM untuk menegaskan OPM adalah tentara atau kombatan. Menurut Nugraha, dalam hukum humaniter, kombatan berhak menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Selain itu, turut memberikan kepastian bagi prajurit TNI agar tidak ragu-ragu dalam menindak KKB.

"Ini adalah bentuk perlindungan kepada prajurit yang tengah bertugas di lapangan," ujar Nugraha kepada media pada April 2024.

Ia menggarisbawahi OPM yang dimaksud adalah kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pengubahan penyebut KKB menjadi OPM merupakan instruksi tertulis langsung Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto kepada jajaran TNI.