Jakarta, IDN Times – Gerakan Nurani Bangsa menuntut aparat Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas peristiwa penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
"Menangkap pelaku dan memproses hukum agar korban memperoleh keadilan serta tidak membiarkan impunitas terjadi," tegas Gerakan Nurani Bangsa dalam keterangan, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menghentikan “normalisasi teror” terhadap pegiat HAM. Mereka menilai kejadian serupa terus berulang tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, sehingga berpotensi mengancam kebebasan sipil serta ruang demokrasi di Indonesia.
"Tidak membiarkan adanya "normalisasi teror" terhadap pembela HAM mengingat kejadian ini terus berulang tanpa penyelesaian yang adil dan transparan," tulisnya.
Dalam pernyataannya, mereka juga meminta negara dan aparat keamanan memberikan jaminan perlindungan serta rasa aman kepada seluruh masyarakat, termasuk pihak-pihak yang selama ini menyuarakan kritik.
Menurut mereka, sikap kritis masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk kecintaan terhadap masa depan bangsa Indonesia serta upaya menjaga kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia.
"Sikap kritis masyarakat haruslah dilihat sebagai bentuk kecintaan akan masa depan bangsa Indonesia," tulisnya.
Gerakan Nurani Bangsa berharap peristiwa penyerangan tersebut tidak menyurutkan semangat para pegiat HAM dan demokrasi, dalam memperjuangkan supremasi hukum serta keadilan bagi seluruh warga negara.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil, di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M. Quraish Shihab, Mustofa Bisri, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Gomar Gultom, Franz Magnis-Suseno, Laode Muhammad Syarif, Lukman Hakim Saifuddin, serta Alissa Wahid.