Jakarta, IDN Times – Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) menyatakan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi ojek online pada 20 Mei 2025.
Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja, mengatakan, sikap tersebut sejalan dengan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap beroperasi demi menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.
Oraski menilai, kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online.
Fahmi mengatakan, pada prinsipnya Oraski mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, tetapi tidak menyetujui usulan DPR tentang pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
Menurut Oraski, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini.
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” kata Fahmi.
Fahmi menekankan, solusi yang diberikan seharusnya berupa insentif pajak dan edukasi, bukan intervensi tarif.
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, Oraski mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada sejumlah insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online.
Di antaranya, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver, dan pendekatan perlindungan usaha yang selama ini diberikan kepada taksi konvensional.
Oraski menekankan, jika pemerintah dan DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” ucap Fahmi.