Tolak RUU Sisdiknas, Wakil Ketua MPR Soroti Madrasah dan Guru Honorer

Yandri mengaku menolak RUU Sisdiknas tanpa mencantumkan madrasah sebagai sistem pendidikan agama. Menurutnya diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur pengelolaan sistem pembelajaran dan manajemen keuangan di madrasah.

Aturan itu, kata dia, juga bakal berdampak pada aturan turunan seperti peraturan daerah (Perda), dan peraturan menteri (Permen).

“Saya dari awal menolak bilamana madrasah dikeluarkan dari sistem pendidikan nasional. Harus ada pencantuman madrasah di aturan perundang-undangan supaya dibuatkan aturan pokoknya,” kata Yandri di Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Sebagai informasi, dalam beleid RUU Sisdiknas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menghilangkan istilah SD, SMP, SMA, dan madrasah. Beleid ini menggunakan istilah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan.

Yandri juga menyorot sistem pengupahan tenaga honorer guru di satuan pendidikan madrasah. Sebab, RUU Sisdiknas yang menghapus diksi madrasah berpotensi menimbulkan masalah dalam pengupahan guru madrasah karena tak diatur dalam undang-undang.

Selain itu, guru honorer juga rawan kesejahteraannya ketika pemerintah menetapkan untuk menghapus tenaga honorer. Padahal, kata Yandri, banyak tenaga honorer yang bekerja di madrasah.

“Tenaga honorer ini banyak menyadar madrasah, sekolah-sekolah, guru, maka kita pemerintah hati-hati memberlakukan surat edaran Menpan RB (penghapusan guru honorer) agar tidak menimbulkan kontraksi sosial atau keagamaan,” ujar politikus PAN itu.

“Kalau mereka harus berhenti menjadi tenaga honorer ini juga menjadi persoalan di sekolah-sekolah yaitu kekurangan tenaga pengajar,” sambung Yandri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsuddin, mendesak pemerintah untuk memasukkan madrasah ke dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebab, tak ada nomenklatur madrasah dalam RUU Sisdiknas.

Menurut Syamsuddin, diperlukan nomenklatur madrasah dalam beleid yang akan mengatur sistem pendidikan tersebut.

“Ingin menyampaikan hasil rekomendasi yang sangat panas itu tentang RUU Sisdiknas karena menyangkut jiwa madrasah dan Pesantren, kalau pendidikan islam ditekan ini membahayakan,” kata dia.

Syamsuddin juga khawatir dengan peniadaan nomenklatur madrasah dalam RUU Sisdiknas akan menyebabkan resistensi umat beragama di lingkungan madrasah. Hal itu juga dikhawatirkan bakal berakibat pada resistensi keberagaman antara guru dan siswa di madrasah.

“Kalau RUU Sisdiknas tidak memasukkan madrasah ini berisiko pada resistensi umat, terutama madrasah, guru dan siswanya,” ujar dia.