Tolak Ubah RPJMD DKI, Fraksi PSI: Anies Lari dari Tanggung Jawab

Selain itu, PSI menilai usulan perubahan RPJMD juga tak bisa memenuhi aspek legalitas dan aspek substansi yang dipersyaratkan. Pemprov DKI Jakarta, menuurt Anthony, seharusnya mampu membuktikan terpenuhinya tiga syarat yang tertulis pada Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Ia menjelaskan, yakni adanya hasil evaluasi yang menunjukan proses perumusan RPJMD yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Permen, kemudian adanya hasil evaluasi yang menunjukkan substansi dari RPJMD bertentangan dengan Permen, dan terjadi perubahan yang mendasar.

“Tidak bisa hanya menggunakan alasan salah satu saja, jika memang salah satu alasan saja diperbolehkan, maka seharusnya Permen tersebut menggunakan kata “atau”. Jangan sampai revisi Perda RPJMD ini dibuat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata dia.

Anies menyebut perubahan RPJMD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan nasional serta pemulihan dan pemantapan pembangunan pascapandemik COVID-19. Namun, PSI mengtakan ada beberapa catatan ketidaksesuaian dengan menghilangkan atau mengurangi beberapa program vital penanganan COVID-19.

Dalam revisi RPJMD, porgam OK-Ocare yang ditargetkan membangun 267 fasilitas kesehatan tingkat pertama di level kelurahan untuk layanan kesehatan preventif seperti Posyandu dihilangkan. 

“Revisi RPJMD ini jangan dijadikan alat untuk mencuci nilai rapor Pak Gubernur, karena mengingat masa jabatan sudah di akhir, lalu seenaknya bisa mencuci rapor dengan menurunkan target kinerja lima tahunnya,” kata Anthony.

Menurut Anthony, RPJMD tidak memasukan program-program pemulihan ekonomi. Tetapi, justru menggunakan dana pinjaman PEN untuk proyek “mercusuar” yang cenderung politis untuk meninggalkan warisan infrastruktur, mengingat jabatan Anies yang tersisa 14 bulan lagi, seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Anthony menilai tidak ada solusi atas tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,38 persen dan tingkat kemiskinan di angka 3,45 persen.

“Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar,” jelasnya.

Selain itu, proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke justru dihapuskan dari prioritas proyek RPJMD. Padahal menurut Anthony pengembangan pelabuhan ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat di sekitar lokasi, khususnya nelayan. Dia turut menbahas nasib uang commitment Formula E yang belum jelas hingga saat ini.

“Pemprov DKI Jakarta mengedepankan proyek-proyek yang indah dipandang mata saja untuk kepentingan politis di akhir masa jabatan, agar nama harumnya dapat selalu dikenang. Hal ini sungguh memprihatinkan,” kata Anthony.

Untuk diketahui, dalam penjelasan terhadap Perubahan RPJMD DKI 2017-2022 yang disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, kebijakan tersebut didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Jakarta mengalami kontraksi hingga minus 8,33 persen (YoY). Kemudian berangsur membaik mencapai minus 3,89 persen pada triwulan IV yang menandakan perekonomian masih berada di bawah tingkat normal.

Anies sempat mengajukan usulan revisi RPJMD ini pada DPRD DKI Jakarta lewat Surat Gubernur 29 Juni 2020. Dalam revisi tersebut, ada beberapa program yang perlu diperhatikan seperti penanganan banjir, Oke Oce, rumah DP Rp0, dan lain-lainnya.