Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan bencana tsunami Selat Sunda sebagai bencana kabupaten, bukan bencana nasional.
Pasca-tsunami, masa tanggap darurat di wilayah Banten dilakukan selama 14 hari dan wilayah Lampung Selatan tujuh hari. Hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB, jumlah korban jiwa akibat tsunami menjadi
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah daerah masih sanggup menangani dampak bencana tsunami Selat Sunda.
"Jadi status bencananya bencana kabupaten, tidak ada wacana bencana nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, menyanggupi. Kepala daerah betul-betul berada di lapangan. Pemerintah pusat memperkuat logistik," ujar Sutopo di kantornya, Jakarta, Selasa (25/12).
Sutopo menegaskan hingga kini tak ada wacana penetapan bencana nasional. Pemerintah daerah tak lumpuh, pemerintah pusat juga sepenuhnya membantu penanganan bencana ini.
"Pemda sanggup mengatasi, potensi nasional juga siap menangani bencana ini," ujar dia.
Berikut data dampak tsunami Selat Sunda hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB:
Korban
- 429 Meninggal
- 1.485 Luka-luka
- 154 Hilang
- 16.082 Mengungsi
Kerusakan
- 882 Unit rumah
- 73 Penginapan
- 60 Warung
- 434 Perahu dan kapal
- 24 Kendaraan roda empat
- 41 Kendaraan roda dua
- 1 Dermaga
- 1 Shelter.
Sebelumnya, Sutopo mengatakan, tsunami yang disebut-sebut akibat fenomena naiknya gelombang laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau itu, menghancurkan lima kabupaten di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, yakni Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran.
Sementara, korban jiwa di masing-masing kabupaten yakni Pandeglang 290 orang, Serang 29 orang, Lampung Selatan 108 orang, serta Tanggamus dan Pesawaran masing-masing satu orang. Total korban meninggal hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB, 429 orang.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan tsunami yang terjadi di wilayah pesisir barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan itu disebut-sebut akibat dua faktor alam dan fenomena langka.
Pertama, karena naiknya gelombang akibat bulan purnama. Kedua, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang memicu terjadinya longsor tanah bawah laut.
Alat pendeteksi tsunami yang menjadi alarm peringatan dini tsunami tidak berfungsi, sehingga masyarakat tidak mengetahui datangnya tsunami. BMKG awalnya menyebut datangnya gelombang laut akibat laut pasang, namun pada Minggu (23/12) dini hari, meralat kejadian tersebut sebagai gelombang tsunami.
Sementara, BNPB maupun BMKG menyebutkan, Indonesia belum memiliki alat pendeteksi tsunami yang disebabkan erupsi gunung. Indonesia hanya memiliki alat pendeteksi tsunami akibat gempa bumi.