Tumpang Tundih, Kemensos Diminta Benahi Data Penerima Bansos Presiden

05 Mei 2020, 05:00 WIB

Kemensos Libatkan Elemen Bangsa, Gotong Royong Salurkan Bansos Sembako Presiden Bagi Warga DKI (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times -- Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Data Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan, hingga Senin (4/5) pukul 14.00 WIB, Bansos Presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Namun ternyata pada data penerima Bansos Presiden masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, juga masih banyak warga yang membutuhkan tetapi tidak terdata sebagai penerima bantuan.

1. Kemensos diminta untuk bersinergi dengan Pemprov untuk pendataan Bansos

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pihak Kemensos dan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran Bansos ke depannya.

"Perlu sinergi data KPM dengan Bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran Bansos Presiden dan Bansos dari daerah dapat bersinergi," terang Menko PMK saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Senin (4/5).

Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial Juliari Batubara pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.

2. Diharapkan penyaluran Bansos Presiden tahap ke dua dan ke tiga lebih tepat sasaran

Bansos dari Kemensos di Sukamaju Baru Depok (Dok. LPM Sukamaju Baru)

Selain itu, Menko PMK juga meminta kepada Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran Bansos Presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata. Sehingga, pada penyaluran Bansos tahap ke dua dan ke tiga dapat menjadi lebih tepat lagi.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima Bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ucapnya.

3. Setelah pembaharuan data, Bansos Presiden akan disalurkan ke Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

kemensos.go.id

Setelah menyelesaikan penyaluran Bansos Presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan Bansos Presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Pada wilayah itu, pemerintah akan menyalurkan Bansos Presiden kepada 600 ribu KPM.

Sama seperti DKI, penyaluran Bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati atau Walikota.

Untuk mendukung hal itu, Mensos Juliari Batubara meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menyerahkan data usulan penerima Bansos. Kedua kepala daerah tersebut menyanggupi dan akan segera menyerahkan data usulan.

4. Pemda juga diminta untuk memenuhi kuota penerima Bansos

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sukamaju Baru Depok membagikan Bansos (Dok. LPM Sukamaju Baru)

Menko PMK meminta Kemensos dan kepala daerah Jabodetabek melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima. Selain itu, Pemda juga bisa mendata penerima yang belum terdata untuk memenuhi kuota yang tersedia.

"Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," jelasnya.

5. Program padat karya tunai untuk mengurangi pengangguran juga dibahas

Kemensos Libatkan Elemen Bangsa, Gotong Royong Salurkan Bansos Sembako Presiden Bagi Warga DKI (Dok. Kemensos)

Selain itu, dalam RTM dibahas pula program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi COVID-19. Menko PMK meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa di-breakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," ujarnya.