Uji Kesungguhan Jokowi Tangani Kasus Munir, KontraS Usulkan 5 Langkah

Yati mengatakan, penagihan secara politik untuk Jokowi menyelesaikan kasus pembunuhan Munir dapat dilakukan dengan memanggil anggota yang pernah tergabung dalam Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

"Mohon Pak Jokowi kalau memang masih ragu, masih takut untuk mengumumkan, untuk menyampaikan hasil dokumen TPF Munir atau menindaklanjutinya, Pak Jokowi bisa memanggil para mantan anggota TPF," kata Yati.

Salah satu sosok yang tergabung di dalam anggota TPF Munir adalah Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. "Kita tunggu keberanian Jokowi untuk bisa melakukan itu kalau memang punya kesungguhan untuk menindaklanjuti kasus ini," tegas Yati.

Dokumen negara terkait hasil temuan TPF Munir disebut-sebut hilang. Namun menurut Yati bagi dirinya dan aktivis pendukung Munir, dokumen tersebut dihilangkan.

"Kalau Jokowi berani ambil tindakan maka siapa pun institusi di negara ini yang menghilangkan dokumen itu, panggil. Cek siapa mereka, di mana mereka," kata Yati.

"Kalau Jokowi berani melakukan itu maka turning point kita akan sangat positif untuk bisa mengungkap kasus ini," lanjut dia.

Yati juga mengatakan, sebagai atasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung, Jokowi dapat memanggil keduanya dan memerintahkan keduanya untuk menindaklanjuti temuan yang sudah didapatkan oleh TPF.

"Itu bukan sesuatu yang di luar hukum, itu bukan sesuatu yang tidak relevan itu sesuatu yang sangat mungkin secara politis dan secara hukum dilakukan oleh Pak Jokowi," kata Yati.

Hingga kini, menurut Yati, inisiatif-inisiatif sejenis itu belum tampak dalam satu periode pemerintahan Jokowi.

Ombudsman menurut Yati dapat menjadi sangat penting mengambil peran untuk penyelesaian kasus Munir. Utamanya terkait dengan dokumen TPF Munir yang menurut KontraS dihilangkan.

"Ini merupakan mal-administrasi. Sebuah akses publik hak publik yang dihilangkan," kata yati. "Ombudsman bisa memotret ini, kok bisa ya negara kita ini menghilangkan sebuah dokumen dan dengan enaknya bilang karena dokumennya tidak ada maka kami tidak perlu mengumumkan," lanjut dia.

Satu lagi lembaga Negara yang dirasa Yati dapat turut berpartisipasi adalah Komnas HAM. Menurut dia, Komnas HAM dapat saja melakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut karena Munir dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM yang dilindungi haknya.

"Komnas HAM dalam hal ini sangat mungkin untuk bisa melakukan setidaknya eksaminasi terhadap putusan Muchdi Purwoprandjono yang divonis bebas padahal 41 kali dia melakukan telepon dengan Pollycarpus," kata Yati.

"Ombudsman dan Komnas HAM saya rasa sebagai lembaga-lembaga korektif negara, sebagai lembaga-lembaga independen negara, punya peran yang penting untuk bersama kita membongkar sedikit demi sedikit kebuntuan-kebuntuan ini," lanjut dia.