Ujung Drama Berobat Idrus Marham, KPK Pecat Satu Pengawal Tahanan

Menurut Febri, KPK memutuskan sanksi tersebut tak berdasarkan laporan dari Ombudsman, melainkan pemeriksaan internal. 

"Kami memeriksa pihak-pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti-bukti elektronik yang telah didapatkan," kata Febri melalui keterangan tertulis. 

Untuk ke depannya, Direktorat Pengawasan Internal KPK menegaskan dalam pelaksanaan tugasnya, mereka akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran yang terjadi. 

Hal lain yang coba diperbaiki oleh KPK agar tak lagi menjadi sorotan Ombudsman yakni dengan memperketat pemberian izin berobat terhadap tahanan. Hal itu telah disosialisasikan dengan mengumpulkan seluruh pengawal tahanan. 

"Mereka diberikan pengarahan tentang disiplin dan kode etik. Hal ini sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Lembaga antirasuah berjanjii tidak akan menolerir pelanggaran sekecil apa pun, termasuk pelanggaran etik oleh pengawal tahanan KPK. 

M sendiri diketahui sudah menjadi pegawai KPK sejak Februari 2018 lalu. Ia bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap KPK dan diketika dipecat, M baru bekerja selama 1 tahun dan 5 bulan. 

"Direktorat Pengawasan Internal telah melakukan pemeriksaan menyeluruh selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya," kata dia. 

Sementara, di saat pimpinan KPK berani garang terhadap pengawal tahanan, mereka malah tak bersedia langsung memutuskan apakah yang pernah dilakukan oleh dua jenderal polisi yang bekerja di institusi antirasuah adalah pelanggaran etik atau tidak. Dua jenderal yang dimaksud adalah eks Direktur Penyidikan, Brigjen (Pol) Aris Budiman dan eks Deputi Penindakan, Irjen (Pol) Firli Bahuri. 

Keduanya sama-sama dilaporkan ke Pengawasan Internal (PI). Namun, tidak ada kejelasan apa keputusan dari pimpinan terhadap keduanya. Belum diputuskan apakah keduanya sudah melanggar etik internal, KPK memulangkan mereka ke Mabes Polri karena ada permintaan. 

Firli ditarik ke Mabes Polri pada (11/6) lalu, walau kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Ia dilaporkan ke PI karena tertangkap basah bermain tenis dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi alias TGB.

Foto tersebut diunggah di akun media sosial yang diduga adalah seorang personel militer pada 13 Mei 2018. Padahal, di bulan itu juga, TGB mengaku kepada publik sempat diperiksa selama satu jam di markas Polda NTB terkait dugaan korupsi pada proses divestasi PT Newmount. Belum lagi Firli dituding oleh para penyidik internal di lembaga antirasuah sebagai orang yang menghambat pengusutan kasus-kasus besar yang disebut "big fish". 

"Kami sudah membahas itu (pelanggaran yang dilakukan oleh Firli) tetapi belum sampai ke tahapan putusan final. Artinya, kemudian ya prosesnya seperti itu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika ditanya oleh IDN Times pada (19/6) lalu. 

Sedangkan, Aris jelas-jelas melanggar kode etik dengan membangkang perintah pimpinan KPK agar tidak hadir dalam sidang pansus hak angket terhadap lembaga antirasuah.

Sementara, kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda menjelaskan, kliennya keluar dari rutan atas sepengetahuan pihak KPK yang mengelola rutan. Ia keluar dari rutan pada (21/6) lalu menyesuaikan dengan jadwal ketersediaan dokter gigi. 

"Dia benar-benar berobat jalan dengan tambal gigi. Kapan berangkat dan pulang, itu sesuai jadwal, kesediaan waltah (pengawal tahanan) dan kendaraan. Termasuk menyesuaikan jadwal dokter gigi," kata Samsul kemarin. 

Kliennya terlihat tak berada di dalam rumah sakit, lantaran momen pemeriksaan berbarengan dengan waktunya salat Jumat. 

"Saudara Idrus Marham salat Jumat di lantai 6 gedung MMC, dikawal KPK. Bukan berkeliaran," kata dia lagi.