Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak 1 Januari hingga 18 Juni 2021, Indonesia telah mengalami bencana alam 1.441 kali, termasuk gempa bumi sebanyak 20 kali. Bencana alam terbanyak adalah banjir yakni 599 kejadian. Lalu diikuti puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan.
Menurut BNPB, bencana alam sepanjang 2021 telah menyebabkan 5,3 juta orang mengungsi, 12,8 ribu orang mengalami luka-luka, 69 hilang, dan 493 lainnya meninggal dunia.
Menanggapi hal tersebut, United Nations Development Programme (UNDP), bersama Pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, menilai bahwa edukasi terkait mitigasi bencana alam sangat perlu disampaikan kepada masyarakat luas semenjak usia dini. .
Dalam SDGs Talk bertemakan “Natural Disaster Survival Guide: Your Emergency Checklist” yang diselenggarakan UNDP bersama IDN Times pada Rabu (14/7/2021), Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menjelaskan bahwa, pihaknya telah mengerjakan mitigasi risiko bencana bersama Pemerintah Indonesia selama lebih dari satu dekade.
“Kami juga melaksanakan penilaian pasca bencana selama pandemik COVID-19, meningkatkan tata kelola kesehatan, serta membantu pemulihan UMKM,” ujarnya saat memberi kata sambutan.
Norimasa pun menambahkan, UNDP melalui PETRA Project, telah membangun kembali infrastruktur vital yang rusak di Palu dan Lombok akibat bencana alam di tahun 2018. Program tersebut mendapat kucuran dana hibah sebesar 28 juta US Dollar dari Bank Pembangunan Jerman, KfW.
“Tindakan antisipatif selalu memainkan peran yang kuat. Saya dari Jepang, negara yang juga rawan bencana. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tertanam dalam kurikulum nasional. Saya masih ingat latihan gempa pertama saya ketika masih sekolah di TK saat usia 5 tahun,” tutur Norimasa.
Pernyataan tersebut diamini Kazuhiko Shimizu, Konselor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, yang mengalami sendiri gempa dahsyat yang memicu tsunami di Jepang timur pada 2011.
“Saat itu, saya sebagai staf Kementerian Luar Negeri yang bertugas di divisi yang meliputi Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Saya ingat bersembunyi di bawah meja kantor (di Tokyo) dan merasakan getaran kuat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya,” ujar Kazuhiko dalam sambutannya.
“Jepang memiliki sejarah panjang dalam manajemen bencana, tetapi pengalaman Gempa Besar Jepang Timur telah membuat kami bekerja lebih keras untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana,” tutur Kazuhiko.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa penanganan bencana alam tidak bisa dianggap remeh. Ia menjelaskan, strategi mitigasi bencana di NTB dilakukan hingga ke wilayah pedesaan.
“Kami ingin penanggulangan bencana di NTB berbasis desa sehingga edukasi pun bisa kita lakukan ke masyarakat luas. Edukasi menjadi poin paling penting. Artinya, bagaimana masyarakat bisa memahami potensi bencana dan tau akan melakukan apa pada saat terjadinya bencana,” ujarnya ketika menjadi salah satu narasumber dalam webinar tersebut.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengembangkan laporan bencana berbasis digital melalui aplikasi Siaga Bencana yang dapat diunduh secara gratis. Sitti menjelaskan, dalam aplikasi tersebut terdapat informasi lengkap terkait mitigasi bencana yang bisa diketahui oleh seluruh masyarakat.
Pemprov NTB juga menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang menjadi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di satuan pendidikan. Fasilitas di beberapa bangunan sekolah secara rutin dicek kondisinya, untuk menjadikan sekolah yang aman dari bencana.
“Yang telah terverifikasi totalnya ada 122 unit. Targetnya step by step semua sekolah bisa dicek risiko bencananya. Kemudian kita bisa melakukan tindakan preventif sebelum bencana itu terjadi,” ujar Sitti.
Webinar tersebut pun membahas mengenai cara menghadapi bencana untuk kelompok disabilitas. Andira Prameswari, selaku Youth Officer Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengatakan, komunitas disabilitas juga perlu diberikan edukasi terkait tindakan penanganan bencana alam.
Andira memberi contoh misalnya untuk teman-teman tunanetra yang harus turut diberi tahu bagaimana cara melindungi diri. Ia mengatakan, mereka sudah harus hafal dan mengetahui letak-letak tempat yang memang relatif aman ketika terjadi suatu bencana.
Sementara bagi tunadaksa Andira menyebut, diperlukan adanya orang yang bisa mendampingi dan membantu mereka atau caregiver. Selain itu, siapkan juga beberapa keperluan yang harus dibawa sehingga ketika terjadinya bencana bisa mempercepat proses mitigasi.
“Jadi agar tidak terburu-buru lagi menyiapkan barang-barang yang harus dibawa. Hal-hal lain yang perlu disiapkan juga adalah obat-obatan pribadi, dan alat-alat penunjang yang biasa membantu mereka beraktivitas,” tambah Andira.
SDGs Talks juga menghadirkan Whisnu Yonar Anggono selaku Community Mobilization Officer UNDP Petra Project, Agatia Wenantyawati Provincial Coordinator UNDP Restore Project, hingga Putri Indonesia Lingkungan 2019 Jolene Marie. Webinar dapat disaksikan di kanal YouTube milik UNDP serta IDN Times. (WEB)