Update Banjir Sumatra: 99 Persen Listrik Hidup, Air Jadi PR Serius

19 Jan 2026, 21:31 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berbicara penanganan banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya sih...

99 persen listrik hidup di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra
Pemulihan layanan publik menunjukkan progres signifikan, namun air bersih masih menjadi tantangan utama
Kebutuhan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana mencapai sekitar Rp74 triliun, meningkat dari rencana awal sebesar Rp51 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, sejumlah pelayanan publik mulai berangsur pulih di sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Ia mengatakan, hampir 99 persen listrik mulai hidup di daerah-daerah terdampak.

Bima mengatakan, listrik dan air menjadi keburtuhan mendasar bagi warga terdampak bencana. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan sejumlah pelayanan publik.

"Oh, tentu masih, gini. Kalau untuk yang penting kan adalah listrik, air. Listrik, air ini mungkin kalau listrik ini sudah 98, 99 persen sudah tersambung," kata Bima Arya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, memastikan pemulihan layanan publik di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra terus menunjukkan progres signifikan. Hingga kini, hampir 99 persen aliran listrik di daerah terdampak telah kembali normal.

Bima menegaskan, listrik dan air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat pascabencana. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mempercepat pemulihan layanan publik agar aktivitas warga dapat kembali berjalan.

“Oh, tentu masih, gini. Kalau untuk yang penting kan adalah listrik, air. Listrik, air ini mungkin kalau listrik ini sudah 98, 99 persen sudah tersambung,” kata Bima Arya usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

1. Air bersih masih jadi persoalan serius

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berbicara penanganan banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol).

Meski listrik hampir sepenuhnya pulih, persoalan air bersih masih menjadi tantangan utama di sejumlah daerah terdampak banjir. Bima menyebut, layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) memang mulai berangsur pulih, namun belum sepenuhnya normal.

Untuk mengatasi kekurangan air bersih, beberapa pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan menggali sumur bor guna menambah pasokan air bagi warga.

“Air masih menjadi persoalan di beberapa daerah tapi PDAM ini mulai pulih. Beberapa daerah melakukan upaya untuk menggali sumur. Jadi sumur bor digali untuk menambah ketersediaan air gitu ya,” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

2. Penanganan banjir Sumatra dipastikan setara bencana nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan banjir dan longsor di Sumatra dilakukan layaknya bencana nasional. Mobilisasi bantuan dan personel telah dilakukan sejak hari pertama bencana pada 25 November 2025.

“Semua bergerak atas perintah Pak Presiden Prabowo. Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Saat masih berada di situasi tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan mobilisasi nasional, jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi pemulihan pascabanjir Sumatra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).

Tito menekankan, pemerintah daerah tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian. Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.

“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk membantu dan meringankan, menyampaikan pesan bahwa bapak-bapak dan ibu tidak sendiri. Kami pemerintah pusat atas saran dari Bapak Presiden akan bekerja keras untuk memulihkan serta memajukan daerah masing-masing yang terdampak,” tuturnya.

Saat ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang masih menetapkan status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026 karena kondisi wilayah yang belum sepenuhnya pulih akibat banjir bandang. Dua provinsi lainnya telah memasuki fase pemulihan.

3. Kementerian PU usulkan tambahan anggaran Rp74 triliun

Menteri PU, Dody Hanggodo saat di Unair. (IDN Times/Khusnul Hasana)

Dari sisi infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana yang diusulkan Kementerian PU mencapai sekitar Rp74 triliun. Angka ini meningkat dari rencana awal sebesar Rp51 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut disebabkan adanya tambahan kebutuhan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, terutama pembangunan sabo dam dalam jumlah lebih besar.

“Khusus anggaran, sebetulnya rencana proposal kami itu Rp74 triliun. Sebenarnya,” kata Dody dalam media briefing di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (16/1).

Ia menegaskan, usulan anggaran tersebut masih berupa proposal untuk penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.