Banjir Sumatra Rusak Sertifikat Tanah, Pemerintah Jamin Hak Warga
- Pemerintah akan menerbitkan ulang dokumen pertanahan warga yang rusak atau hilang akibat banjir bandang di Sumatra
- Kementerian ATR/BPN siapkan dana Rp3,1 M untuk pulihkan kantor pertanahan yang rusak
- Mobilisasi bantuan dan personel telah berjalan sejak hari pertama bencana pada 25 November 2025
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, pemerintah akan menerbitkan ulang dokumen pertanahan warga yang rusak atau hilang akibat banjir bandang di Sumatra. Negara, kata dia, tetap mengakui hak atas tanah masyarakat terdampak bencana.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Bagi pemilik tanah berhak yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya,” kata dia dalam rapat.
1. Pastikan setiap jengkal tanah terdampak banjir ditangani cepat
Nusron memastikan seluruh bidang tanah yang terdampak banjir bandang akan ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai ketentuan hukum. Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Musnah bagi tanah yang benar-benar hilang atau rusak berat akibat bencana.
Sementara itu, untuk tanah yang terdampak tetapi tidak musnah, pemerintah mendorong rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan. Adapun tanah yang belum terdaftar akan difasilitasi agar masuk ke dalam sistem hukum pertanahan nasional.
“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pascabencana tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga pulih secara hukum dan sosial. Kita ingin rakyat kembali bangkit, tidak hanya rumahnya, tapi juga kepastian hak atas tanahnya,” ucap Nusron.
2. Kemeterian ATR siapkan dana Rp3,1 M untuk pulihkan kantor pertanahan yang rusak
Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan anggaran Rp3,1 miliar untuk pelayanan sementara setelah empat kantor pertanahan rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.
Hal ini disampaikan Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Empat kantor pertanahan tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah.
“Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,1 miliar,” kata Nusron di dalam rapat.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut juga digunakan untuk menyewa ruko di Langkat, Sumatra Utara, dan Langsa, Aceh, sebagai kantor pelayanan sementara. Pasalnya, sekitar 30 persen dokumen pertanahan mengalami kerusakan akibat terendam lumpur, termasuk buku tanah dan surat ukur.
Selain itu, seluruh warkah atau dokumen vital pertanahan juga terdampak banjir bandang dan longsor.
“Kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip melalui layanan arsip nasional dan sebagainya, yang kemudian untuk melakukan evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen,” ujar Nusron.
3. Mendagri: Penanganan banjir Sumatra diperlakukan seperti bencana nasional
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan banjir Sumatra dilakukan layaknya bencana nasional. Mobilisasi bantuan dan personel, kata dia, telah berjalan sejak hari pertama bencana pada 25 November 2025.
“Semua bergerak atas perintah Pak Presiden Prabowo. Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Saat masih berada di situasi tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan mobilisasi nasional, jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi pemulihan pascabanjir Sumatra di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
Saat ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang masih menetapkan status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026. Dua provinsi lainnya telah memasuki fase pemulihan.
Tito juga menyebut sebanyak 52 bupati dan wali kota mengikuti rapat koordinasi secara virtual. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat ingin menegaskan bahwa daerah tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk membantu dan meringankan, menyampaikan pesan bahwa bapak-bapak dan ibu tidak sendiri. Kami pemerintah pusat atas saran dari Bapak Presiden akan bekerja keras untuk memulihkan serta memajukan daerah masing-masing yang terdampak,” tutur dia.
