Usman Jawab Santai soal Mahkamah Keluarga: Keluarga Bangsa Indonesia

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menanggapi soal aturan yang menyebut hakim konstitusi harus mundur apabila perkara yang ditangani berpotensi terjadi konflik kepentingan yang melibatkan dirinya. Aturan itu terdapat dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menanggapi hal itu, Anwar Usman menegaskan, yang menentukan jabatannya ialah Tuhan.

"Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang maha kuasa," tutur dia.

Sebelumnya, eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membeberkan argumentasi hukum bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga direkayasa oleh konflik kepentingan keluarga. Sehingga putusan itu seharusnya tidak sah.

Anwar Usman sendiri merupakan adik ipar dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sehingga, Anwar Usman punya hubungan kekeluargaan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, Putusan MK itu dinilai memberikan karpet merah bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Denny lantas mengutip Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa hakim yang terlibat konflik kepentingan dapat membuat putusan tidak sah jika ia tidak mundur.

"Lihat Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman," kata Denny selaku pelapor dalam sidang pemeriksaan MKMK, Selasa (31/10/2023).

Secara lengkap, Pasal 17 ayat 5 dan 6 UU Kekuasaan Kehakiman itu berbunyi:

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Denny menganggap beleid itu juga mengikat untuk hakim konstitusi, walaupun MK bukan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA).

Dia secara khusus menyoroti, kata "hakim" di pasal itu ditulis dengan huruf "h" kecil, bukan kapital "Hakim". Oleh sebabnya dia memaknai hanya untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya.

"Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sahnya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) di atas hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tetapi tidak untuk MK," kata dia.

"Yang artinya, ('hakim' dengan huruf 'h' kecil) artinya generik berlaku untuk semua hakim," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Denny juga menyinggung soal pernikahan pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi, Idayati dalam sidang pemeriksaan pelapor yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Denny sebagai pihak pelapor melaporkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman yang dinilai memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran untuk maju sebagai cawapres.

Dia mengungkapkan, pernikahan Anwar Usman itu merusak independensi MK. Sehingga diduga membuka intervensi Jokowi ke MK.

"Rusaknya independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan pernikahan hakim terlapor dengan Idayati, adik Presiden Jokowi, bagaimanapun pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka," kata Denny.